Kuningan Raih Opini WDP dari BPK, Nuzul: Kita Sangat Prihatin

KUNINGAN,iNEWS.ID–Setelah sepuluh tahun berturut-turut meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Pemerintah Kabupaten Kuningan kini harus menerima kenyataan pahit.

Sebab hasil pemeriksaan keuangan tahun ini mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Hal itu menjadi keprihatinan serius bagi semua pihak khususnya Ketua DPRD Kuningan, Nuzul Rachdy.

Baca Juga

Legislator Gerindra Soroti Longsor di Kawasan Ciremai, Dorong Pembentukan Tim Investigasi

Opini WDP disampaikan BPK RI Perwakilan Jawa Barat dalam penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan, yang berlangsung di kantor BPK RI Perwakilan Jawa Barat. Penyerahan dihadiri langsung oleh Bupati Kuningan, Dr H Dian Rahmat Yanuar dan Ketua DPRD Kuningan, Nuzul Rachdy.

Dalam sambutannya, Kepala BPK RI Perwakilan Jabar, Eydu Oktain Panjaitan, mengungkapkan beberapa catatan penting yang menjadi dasar pemberian opini WDP. Salah satunya terkait pengelolaan kas bendahara di sejumlah SKPD yang dinilai masih belum sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Menanggapi hal ini, Ketua DPRD Kuningan Nuzul Rachdy menyatakan rasa prihatin mendalam atas turunnya opini dari WTP ke WDP.

Baca Juga

Warga Cilayung Audensi ke DPRD Kuningan, Aspirasikan soal Kewilayahan

"Ini tentu sebuah kemunduran dan menjadi keprihatinan kita bersama. Setelah sepuluh tahun kita menjaga opini WTP, kini kita harus memulai lagi dari nol,”ungkapnya, Jumat (23/5).

Nuzul menilai opini WDP ini sebagai bahan introspeksi dan peringatan keras agar semua pihak, terutama perangkat daerah, lebih berhati-hati dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan daerah.

"Mari kita jadikan ini sebagai cambuk agar pengelolaan keuangan ke depan lebih baik. Ini bukan akhir, tapi sebuah peringatan yang harus kita respon dengan semangat perbaikan,” ujarnya.

Baca Juga

DPRD Kuningan Sentil Kinerja Lingkup Setda, Soroti Gagal Bayar

Meski demikian, Nuzul tetap menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada BPK RI atas kerja keras tim auditor dalam menjalankan tugasnya. Ia menyebut, koreksi dari BPK harus disikapi secara positif sebagai bagian dari proses pembelajaran dan penguatan tata kelola pemerintahan.

"Apapun penilaian dari BPK harus kita terima dengan lapang dada. Ini bagian dari proses menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik,”terangnya.

Ia juga menyampaikan bahwa perubahan opini ini harus dimaknai sebagai hikmah, apalagi dalam konteks pemerintahan yang baru di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Dr Dian Rahmat Yanuar dan Tuti Andriani.

Baca Juga

DPRD Soroti Angka Kemiskinan, Minta Pemda Evaluasi Serius

"Anggap saja ini jamu pahit untuk menyadarkan kita, agar tahun depan kita bisa kembali meraih opini WTP,”pungkasnya.***

Editor : Andri Yanto