DPW PKS Jabar Terima Usulan Sejumlah Nama Calon Ketua PKS Kuningan

Baca Juga

PKS Jabar Ingatkan Pemerintahan Dian-Tuti, Gagal Bayar Jangan Sampai Terulang

"Insya Allah beberapa bulan ke depan kita akan memasuki proses Musda. Di PKS, alurnya dimulai dari Musyawarah Nasional (Munas), lalu Musyawarah Wilayah (Muswil), dan baru kemudian Musyawarah Daerah (Musda). Untuk waktunya belum bisa dipastikan, namun proses penjaringan sudah berjalan,” ujarnya, Senin (12/5).

Menurutnya, nama-nama calon Ketua DPD PKS Kuningan yang sudah masuk merupakan hasil usulan dari tingkat bawah, yang kemudian dikaji oleh DPW. Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan DPP PKS.

"Nama-nama sudah kami tampung, berasal dari bawah dan berbagai elemen. Semua masih dalam proses,”jelasnya.

Baca Juga

Perdana, PKS Kuningan Lantik Serentak Pengurus di 376 Desa dan 32 Kecamatan

Apakah ada nama Dwi Basyuni Natsir yang kini menjabat Ketua PKS Kuningan, Ia pun tak menampiknya.

"Bisa saja di antaranya termasuk Ketua PKS Kuningan saat ini, Dwi Basyuni, tetapi kami belum bisa mempublikasikan," ucapnya.

Ia juga menegaskan, bahwa kandidat ketua bisa berasal dari berbagai latar belakang, baik yang saat ini menjabat di legislatif maupun kader yang tidak sedang mengemban jabatan publik.

"Semua berhak dan memiliki peluang yang sama. Yang terpenting adalah niat mengabdi dan kontribusi nyata bagi masyarakat Kuningan,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua DPD PKS Kuningan saat ini, H Dwi Basyuni Natsir, menyatakan kesiapannya jika kembali dipercaya memimpin partai untuk periode mendatang. Meski demikian, ia menyebut bahwa regenerasi kepemimpinan adalah hal yang biasa dalam tradisi organisasi PKS.

"Di PKS, setiap periode memang biasanya ada regenerasi kepemimpinan. Tapi semua kembali pada keputusan DPP dan DPW. Kalau memang saya ditugaskan lagi, tentu harus siap. Karena setiap kader wajib siap menerima amanah,” ujarnya.

Terkait waktu pelaksanaan Musda PKS Kuningan, Dwi mengaku belum mendapatkan informasi pasti. Ia menjelaskan bahwa tahapan pemilihan dalam PKS dilakukan secara berjenjang dan terstruktur dari pusat hingga daerah.

"Prosesnya dimulai dari tingkat pusat, lalu provinsi, dan baru ke kabupaten. Jadi semuanya dilakukan secara bertahap," pungkasnya.***

Editor : Andri Yanto