DPRD Kuningan Sentil Kinerja Lingkup Setda, Soroti Gagal Bayar

KUNINGAN,iNEWS.ID–Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuningan memberikan sorotan tajam terhadap kinerja Setda, dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Kuningan tahun anggaran 2024.

Melalui laporan Tim Perumus LKPj DPRD Kuningan yang diketuai Nuzul Rachdy disampaikan, bahwa banyak permasalahan yang harus segera dibenahi, mulai dari penataan aset daerah yang belum optimal hingga tunda bayar akibat lemahnya manajemen anggaran kas.

Baca Juga

DPRD Soroti Angka Kemiskinan, Minta Pemda Evaluasi Serius

Salah satu catatan serius dari DPRD adalah soal aset daerah yang hingga kini belum terverifikasi keberadaannya. Sehingga ditekankan, pentingnya pembaruan data Barang Milik Daerah agar tidak menjadi celah bagi penyalahgunaan atau sengketa di kemudian hari.

"Penataan dan pengelolaan aset belum optimal. Jadi manajemen dan pengelolaan aset harus lebih baik, sehingga tidak menjadi temuan catatan dalam LHP BPK. Sebagai contoh kejadian sengketa lahan yang terjadi di beberapa tempat belakangan ini, agar tidak terulang lagi,”tandasnya, Kamis (8/5).

Tak hanya itu, pihaknya mengungkapkan bahwa permasalahan gagal bayar atau tunda bayar dalam beberapa tahun terakhir menjadi sorotan utama DPRD. Menurutnya, hal tersebut terjadi akibat lemahnya pengelolaan anggaran kas daerah oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Baca Juga

Perangkat Desa Usulkan THR dan Jaminan Hari Tua, DPRD Siap Tindaklanjuti

"Gagal bayar bukan hal sepele. Ini mencerminkan lemahnya tata kelola keuangan daerah. DPRD meminta agar dilakukan pembenahan total agar permasalahan ini tidak terulang,”ujarnya.

DPRD juga meminta agar Pemerintah Daerah meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), termasuk dalam pengawasan dan pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN). Pemberian sanksi bagi pegawai yang tidak disiplin dan penghargaan bagi ASN berprestasi harus dilakukan secara seimbang.

Catatan tajam juga diberikan untuk kinerja beberapa bagian di lingkup Setda seperti Bagian Tata Pemerintahan, Hukum, Protokol dan Komunikasi Pimpinan, serta Bagian Umum. DPRD menilai kinerja bagian-bagian tersebut belum maksimal, sehingga perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap beban kerja, jumlah pegawai, dan kualitas SDM.

Baca Juga

Ketua DPRD Kuningan Perjuangkan 579 Calon PPPK untuk Segera Dilantik

"Kami melihat Bagian Hukum belum maksimal, khususnya dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu. Begitu juga Bagian Komunikasi Pimpinan harus lebih aktif menyampaikan informasi kegiatan kepada masyarakat,”bebernya.

DPRD juga mendesak agar Bagian Organisasi Setda memberikan pendampingan maksimal, dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi pelayanan publik oleh Kementerian PAN-RB. Hal ini penting untuk meningkatkan nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kuningan.

Di sisi lain, bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam juga mendapat catatan. DPRD meminta agar bagian ini segera menyusun skema konkret untuk mengatasi permasalahan pengangguran dan kemiskinan yang masih tinggi, serta memperhatikan capaian indikator kinerja seperti PDRB per kapita, daya beli masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Baca Juga

Sambangi DPRD Kuningan, Calon PPPK Tolak Penundaan Pelantikan

"Seluruh jajaran Pemda harus memperhatikan indikator yang sudah ditetapkan dalam RPD 2024-2026. Tujuannya agar perekonomian daerah tumbuh dan kesejahteraan masyarakat meningkat,”pungkasnya.***

Editor : Andri Yanto