DPRD Buka Layanan Pengaduan, Soroti Penahanan Ijazah oleh Perusahaan

KUNINGAN,iNEWS.ID–Praktik penahanan ijazah karyawan oleh perusahaan kembali menjadi sorotan. Menyikapi hal ini, DPRD Kuningan menunjukkan kepedulian serius terhadap hak-hak pekerja dengan membuka layanan pengaduan masyarakat.

Langkah ini diumumkan langsung Ketua DPRD Kuningan, Nuzul Rachdy, saat memimpin rapat paripurna pada Rabu (7/5). Dalam suasana pasca peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day, Nuzul menyampaikan bahwa isu ketenagakerjaan harus menjadi perhatian bersama, terutama menyangkut praktik yang berpotensi melanggar hak-hak dasar buruh.

Baca Juga

DPRD Kuningan Sentil Kinerja Lingkup Setda, Soroti Gagal Bayar

"Kami mengapresiasi semangat para buruh dalam membangun daerah. Namun, praktik penahanan ijazah oleh perusahaan tidak bisa dianggap remeh. Ini menyangkut hak fundamental seorang pekerja,”ujarnya.

Ia menjelaskan, meski dalam beberapa kondisi penahanan ijazah bisa dibenarkan secara hukum jika tercantum dalam perjanjian kerja, namun pengawasannya tetap harus ketat. Terlebih jika praktik tersebut berlangsung dalam jangka waktu yang tidak wajar dan berpotensi menyalahi aturan konstitusi.

"Negara harus hadir. Pemerintah harus mampu memberikan perlindungan kepada warganya, apalagi jika praktik seperti ini sudah menjurus pada pelanggaran hukum. Bila perlu, pengawasan dilakukan sejak tahap perizinan usaha,”tegasnya.

Baca Juga

DPRD Soroti Angka Kemiskinan, Minta Pemda Evaluasi Serius

Sebagai bentuk tindak lanjut, DPRD Kuningan resmi membuka saluran pengaduan masyarakat terkait permasalahan ketenagakerjaan, termasuk penahanan ijazah. Masyarakat bisa menyampaikan keluhan melalui nomor 082129241701.

Nuzul berharap, inisiatif ini bisa menjadi wadah penyelesaian berbagai persoalan ketenagakerjaan di Kuningan serta menjadi langkah preventif agar praktik-praktik merugikan pekerja tidak terus terjadi.

"Kami tidak ingin kasus semacam ini terus berulang. Jika kita ingin menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran, maka perlindungan terhadap pekerja harus menjadi prioritas,”pungkasnya.***

Editor : Andri Yanto