DPRD Soroti Angka Kemiskinan, Minta Pemda Evaluasi Serius

KUNINGAN,iNEWS.ID–Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuningan, Jabar, memberikan sejumlah rekomendasi penting terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Tahun Anggaran 2024.

Salah satu sorotan utama adalah tingginya angka kemiskinan, yang dinilai menunjukkan belum optimalnya program pengentasan kemiskinan di daerah tersebut.

Baca Juga

DPRD Kuningan Sentil Kinerja Lingkup Setda, Soroti Gagal Bayar

Hal ini disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD yang digelar di Gedung DPRD Kuningan, Rabu (7/5). Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Nuzul Rachdy dihadiri langsung Bupati Dr H Dian Rachmat Yanuar dan Wakilnya Tuti Andriani SH MKn.

Dalam rapat tersebut, Juru Bicara Tim Perumus LKPj DPRD Kuningan, H Didit Pamungkas, menyampaikan bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Kuningan mencapai 11,88 persen, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS).

"Angka tersebut menunjukkan bahwa program dan kegiatan pengentasan kemiskinan pada tahun 2024 belum berjalan secara optimal. Kami mendesak Pemerintah Daerah untuk lebih serius melakukan evaluasi terhadap SKPD terkait yang belum menunjukkan kinerja maksimal,”ujarnya.

Baca Juga

Perangkat Desa Usulkan THR dan Jaminan Hari Tua, DPRD Siap Tindaklanjuti

DPRD juga menyoroti peran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian (Diskopdagperin) dalam upaya pengurangan kemiskinan. Instansi tersebut perlu segera berkoordinasi dengan SKPD lainnya, guna mengatasi berbagai kendala dan meningkatkan peran UMKM melalui program-program yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

Selain itu, DPRD juga meminta perhatian serius terhadap eksistensi koperasi di Kabupaten Kuningan. Didit menyebutkan perlunya inventarisasi koperasi aktif dan tidak aktif, pembinaan kelembagaan, serta penanganan koperasi bermasalah.

Masalah lain yang menjadi perhatian adalah maraknya praktik bank emok atau rentenir yang justru memperburuk kondisi ekonomi masyarakat. “Kami meminta Pemda segera membuat regulasi dan program sosialisasi, untuk memberikan pemahaman serta mempermudah masyarakat dalam mengakses permodalan dari lembaga keuangan resmi seperti Bank Pemerintah atau BUMD,”jelasnya.

Baca Juga

Ketua DPRD Kuningan Perjuangkan 579 Calon PPPK untuk Segera Dilantik

Tak hanya itu, DPRD juga merekomendasikan perbaikan indikator kinerja yang terukur dalam setiap program Diskopdagperin, dukungan penuh terhadap pengembangan industri kreatif, revisi Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan, Pasar Tradisional, dan Toko Modern.

Kemudian peningkatan inovasi dan pendampingan kepada pelaku UMKM, pembangunan pusat industri berbasis lokal, dan pemetaan dan pengawasan industri ramah lingkungan agar tidak merusak tata ruang serta lingkungan hidup.

"Rekomendasi-rekomendasi ini adalah bentuk tanggung jawab DPRD untuk memastikan setiap program pemerintah benar-benar berdampak positif dan berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat Kuningan,”pungkasnya.***

Editor : Andri Yanto