DPRD Respons soal Pengadaan Mobil Dinas Pimpinan, Ini Kata Wakil Ketua Dwi Basyuni

KUNINGAN,iNEWS.ID–Kabar mengenai rencana pengadaan kembali mobil dinas untuk pimpinan DPRD Kuningan menuai sorotan publik, terlebih setelah sebelumnya sempat ditolak oleh pimpinan dewan sendiri. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Kuningan dari Fraksi PKS, H Dwi Basyuni Natsir, angkat bicara.

Dwi Basyuni menjelaskan, bahwa sejatinya anggaran untuk pengadaan mobil dinas pimpinan DPRD sudah diketok palu sejak tahun 2024. Namun dalam perjalanannya, kebijakan efisiensi anggaran yang digaungkan pemerintah pusat hingga daerah menjadi pertimbangan utama untuk membatalkan realisasi tersebut.

Baca Juga

Penyegaran Birokrasi Rawan Politisasi, DPRD Kuningan Jangan Bungkam

"Sebetulnya itu kalau penganggaran dari tahun 2024 sudah ada, bahkan sudah sampai diketuk palu dalam paripurna. Tapi kita tahu, kondisi pemerintah sekarang, baik pusat maupun daerah, sedang mendorong efisiensi. Kami di PKS sebagai partai pengusung Pak Bupati tentu mendukung penuh semangat efisiensi itu,”ujarnya, Jumat (11/04).

Dwi juga mengingatkan, bahwa semangat untuk mendahulukan kepentingan yang lebih prioritas sempat disampaikan oleh Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati. Saat itu, seluruh pimpinan DPRD, termasuk Ketua DPRD, ikut menyatakan penolakan terhadap pengadaan mobil dinas tersebut.

"Sudah jelas dulu kami tolak. Bahkan pernyataan Pak Ketua DPRD sudah dimuat di media. Artinya, semangat kita mendukung efisiensi anggaran itu konsisten,”tegasnya.

Baca Juga

Reses, Siti Mahmudah: Pendidikan dan Kesehatan Hak Dasar Harus Diperjuangkan

Namun demikian, Dwi mengungkapkan bahwa dalam berbagai rapat koordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), ia mendengar justru pengadaan mobil dinas lebih hemat dibanding pemberian tunjangan transportasi setiap bulan kepada pimpinan dewan.

"Kalau saya dengar dari TAPD, katanya justru lebih hemat jika dilakukan pengadaan mobil dinas. Tapi secara pribadi saya tetap menilai itu terkesan mementingkan pribadi. Karena itu, dulu kami sepakat untuk menolaknya,”tuturnya.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa apabila pengadaan mobil dinas pimpinan akhirnya tetap dilanjutkan oleh TAPD, maka pihak eksekutif harus menjelaskan secara terbuka kepada publik.

Baca Juga

Gerindra Perkuat Soliditas Kader Kuningan, Tuntaskan Struktur Kepengurusan

"Kalau memang itu keputusan TAPD dan dianggap lebih efisien, ya silakan. Tapi kami mohon, eksekutif bisa menjelaskan langsung ke masyarakat. Jangan sampai terkesan ada pemborosan,”ucapnya.

Sebagai pimpinan DPRD yang baru, Dwi kembali menegaskan komitmennya untuk mendukung langkah-langkah penghematan anggaran, selama itu untuk kepentingan masyarakat.

"Intinya, saya pribadi mendukung setiap langkah efisiensi yang membawa manfaat lebih besar bagi masyarakat," pungkasnya.***

Editor : Andri Yanto