Penyegaran Birokrasi Rawan Politisasi, DPRD Kuningan Jangan Bungkam

KUNINGAN,iNEWS.ID–Gelombang penyegaran birokrasi di lingkungan pemerintah daerah, pasca Pilkada Kuningan mulai jadi perbincangan publik. Rotasi, mutasi, dan promosi pejabat dari eselon II hingga eselon IV disebut sebagai keniscayaan, terlebih banyak jabatan kosong akibat pensiun.

Namun, pengamat kebijakan publik Sujarwo mengingatkan agar proses tersebut tidak menjadi ajang balas budi politik yang mengabaikan prinsip meritokrasi. Ia menyoroti potensi penyalahgunaan kewenangan oleh kepala daerah baru, dalam mendistribusikan jabatan birokrasi berdasarkan loyalitas politik.

Baca Juga

DPRD Respons soal Pengadaan Mobil Dinas Pimpinan, Ini Kata Wakil Ketua Dwi Basyuni

"Harus diingat, jabatan publik bukan hadiah politik. Jika promosi jabatan hanya diberikan pada mereka yang dianggap berjasa memenangkan pasangan tertentu saat pilkada, maka birokrasi akan menjadi alat kekuasaan, bukan pelayan publik,”tegas Sujarwo, Kamis (10/04)

Sujarwo menambahkan, wacana netralitas ASN dalam pilkada seolah hanya menjadi slogan belaka. Sebab faktanya, opini publik yang mengkhawatirkan adanya aroma politik dalam mutasi pejabat tidak bisa diabaikan begitu saja.

"Kita semua paham, mutasi jabatan memang kewenangan bupati. Tapi apakah proses itu benar-benar bersih dari kepentingan politik? Di sinilah DPRD harus hadir, jangan hanya jadi penonton. Jika ada dugaan pelanggaran aturan, interpelasi adalah hak politik yang sah,”cetusnya.

Baca Juga

Reses, Siti Mahmudah: Pendidikan dan Kesehatan Hak Dasar Harus Diperjuangkan

Ia menyayangkan, jika publik baru bersuara setelah proses mutasi berjalan. Padahal, menurutnya, jika ada data konkret soal keterlibatan ASN dalam pemenangan salah satu pasangan calon, seharusnya dilaporkan sejak tahapan pilkada masih berlangsung.

"Bawaslu adalah kanal yang tepat untuk melaporkan ASN yang tidak netral. Tapi sekarang, kalau ada yang menyuarakan keberatan itu harus lewat jalur politik, termasuk lewat DPRD,”ungkapnya.

Sujarwo pun mengingatkan, bahwa pengabaian terhadap proses yang adil dan transparan hanya akan menurunkan kualitas pemerintahan.

Baca Juga

Gerindra Perkuat Soliditas Kader Kuningan, Tuntaskan Struktur Kepengurusan

"Jangan jadikan ASN sebagai pion politik. Kalau ini dibiarkan, lima tahun ke depan kita akan panen birokrasi yang tak lagi berpihak pada pelayanan publik, tapi pada kepentingan politik penguasa,”tandasnya.***

Editor : Andri Yanto