Komisi IV DPRD Soroti Krisis Obat di Puskesmas: Prihatin, Ini Pelayanan Dasar

"Di hampir semua puskesmas yang kami datangi, ditemukan sekitar 40-45 jenis obat yang kosong. Ini sangat memprihatinkan karena obat-obatan adalah kebutuhan dasar dalam layanan kesehatan masyarakat,”kata Ketua Komisi IV DPRD Kuningan, Hj Neneng Hermawati, Jumat (13/3).

Dari hasil konfirmasi dengan Dinas Kesehatan, penyebab utama kelangkaan obat ini adalah belum dibayarkan DAK untuk pembelian obat tahun 2024 sebesar Rp 6 miliar oleh pemerintah daerah. Hal ini menyebabkan Dinas Kesehatan tidak bisa melakukan pembelian obat pada tahun ini.

Baca Juga

Komisi IV DPRD Kuningan Soroti Masalah Data Penerima Bansos

"Akibatnya, puskesmas-puskesmas di Kuningan mengalami kekurangan stok obat. Sementara, kalau mengandalkan Dana Kapitasi, jumlahnya sangat terbatas. Tiap semester hanya tersedia sekitar Rp 16-20 juta, itu pun hanya untuk obat-obatan tertentu sesuai kemampuan dana,”jelasnya.

Lebih lanjut, Neneng menyoroti bahwa beberapa jenis obat yang saat ini langka justru sangat dibutuhkan, terutama di musim peralihan seperti sekarang.

"Obat diare kosong, padahal dari musim hujan ke musim panas biasanya banyak kasus diare. Obat untuk Demam Berdarah Dengue (DBD) juga terbatas, sementara kita tahu risiko DBD meningkat di musim seperti ini. Setelah Lebaran nanti, biasanya hipertensi, diabetes, dan kolesterol naik, tapi obat-obatan untuk penyakit-penyakit ini juga langka,” tambahnya.

Menurut Neneng, kondisi ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa pihaknya akan segera mengambil langkah konkret.

"Kami akan membahas masalah ini dengan pimpinan DPRD terlebih dahulu. Selanjutnya, kami akan membawanya ke Badan Anggaran (Banggar) dan mengundang Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk mendesak pelunasan dana Rp 6 miliar tersebut. Jika pembayaran bisa dilakukan sekarang ini, maka di pertengahan atau di akhir tahun kita bisa melakukan pembelian obat,”tegasnya.

Neneng menekankan, bahwa layanan kesehatan adalah hak dasar masyarakat yang harus diprioritaskan.

"Jangan sampai masyarakat Kuningan menjadi korban karena pemerintah daerah tidak segera menyelesaikan kewajibannya. Ini tanggung jawab kita semua,”pungkasnya.***

Editor : Andri Yanto