DPRD Kuningan Umumkan Hasil Sidang BK Soal Dugaan Pelanggaran Etik

KUNINGAN,iNEWS.ID–Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuningan, Jabar, resmi mengumumkan hasil keputusan Badan Kehormatan (BK) terkait dugaan pelanggaran kode etik oleh salah satu anggotanya dalam rapat paripurna pada Selasa (4/3).

Ketua DPRD Kuningan, Nuzul Rachdy didampingi Ketua dan Anggota BK DPRD, menyampaikan bahwa hasil sidang BK menyatakan anggota DPRD bersangkutan terbukti melanggar etik.

Baca Juga

Komisi II Pastikan Ketersediaan Beras Aman Selama Ramadan di Kuningan

"Teman-teman yang saya hormati, hari ini merupakan hari yang tidak mengenakkan bagi DPRD. Kami baru saja mengumumkan keputusan Badan Kehormatan, terkait pelanggaran kode etik oleh salah satu anggota dewan," ujar Nuzul Rachdy dalam keterangannya.

Menurutnya, keputusan ini diambil setelah melalui proses panjang, mulai dari penerimaan laporan, verifikasi, penyelidikan, hingga penyidikan. Dalam proses tersebut, BK telah meminta keterangan dari berbagai pihak, termasuk pengadu, teradu, saksi, serta ahli.

"Dari hasil penyelidikan, kami menemukan kesesuaian antara laporan pengaduan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan saksi dan ahli. Berdasarkan bukti-bukti yang ada, BK memutuskan bahwa saudara R terbukti melanggar etik," jelasnya.

Baca Juga

Perizinan Disorot, Komisi I DPRD Kuningan Sidak Sejumlah Tempat Usaha

Sebagai konsekuensi atas pelanggaran tersebut, BK telah menjatuhkan sanksi sesuai kewenangannya, yaitu mengusulkan pemberhentian terhadap anggota DPRD yang bersangkutan.

"Tadi dalam Paripurna hanya diumumkan saja, tidak ada keputusan baru karena keputusan BK bersifat final. Langkah selanjutnya, DPRD akan menyurati partai politik yang bersangkutan. Partai diberikan waktu 7 hari untuk merespons surat dari DPRD, kemudian memiliki 30 hari untuk memberikan jawaban," ungkapnya.

Jika dalam 30 hari tidak ada tanggapan dari partai, DPRD akan mengusulkan pemberhentian ke Gubernur Jawa Barat, yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan akhir dalam waktu 14 hari setelah menerima usulan tersebut.***

Editor : Andri Yanto