Dandim menjelaskan, pelaksanaan program ini akan melibatkan pendampingan aktif dari TNI-Polri, Dinas Pendidikan, dan jajaran Forkopimda untuk memastikan pelaksanaan di lapangan. Selain itu, evaluasi rutin akan dilakukan untuk meningkatkan pelayanan dan menjaga standar gizi sesuai ketentuan.
"Dapur layanan khusus untuk hari ini berada di sekitar Kampus Universitas Kuningan (Uniku). Kalau untuk dapur di Cilimus, kami masih menunggu petunjuk dari Badan Gizi Nasional (BGN). Ahli gizi juga dilibatkan untuk memastikan takaran gizi yang sesuai, karena kebutuhan kalori anak-anak SD, SMP, dan SMA berbeda," terangnya.
Pihaknya menegaskan, akan ada pengawasan ketat terkait standar gizi. Jika ditemukan pelanggaran, sanksi berupa peringatan hingga pelaporan ke BGN akan diterapkan.
"Unit dapur layanan ini berada di bawah koordinasi langsung BGN, sehingga setiap temuan akan ditindaklanjuti secara tegas," katanya.
Saat ini, lanjutnya, Kabupaten Kuningan memiliki sekitar 280 ribu pelajar. Yakni dengan satu dapur mampu melayani 3.000 pelajar, sehingga dibutuhkan sekitar 80 dapur layanan untuk menjangkau seluruh pelajar.
"Ini tentu tidak bisa dibangun sekaligus, karena harus disesuaikan dengan kondisi nasional," ungkapnya.
Sementara Pj Bupati Kuningan, Agus Toyib mengungkapkan, pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran Biaya Tak Terduga (BTT) sebesar Rp20 miliar sebagai bentuk dukungan.
"Skema anggaran ini melibatkan Pusat, Provinsi, dan Kabupaten dengan proporsi masing-masing 50 persen, 30 persen, dan 20 persen. Kami akan menyesuaikan pelaksanaan dengan jadwal operasional sekolah," jelasnya.
Ia juga menyebutkan program ini tidak hanya menyasar pelajar, tetapi juga ibu hamil dan menyusui. "Kami akan terus melihat perkembangan dan kebutuhan, agar program ini dapat menjangkau seluruh kelompok sasaran," tutupnya.***
Editor : Andri Yanto