Dugaan Intimidasi Pegawai Non ASN Warnai Pilkada Kuningan, Bawaslu Tegaskan Ini

Baca Juga

KPU Kuningan Pastikan Tak Ada Surat Suara Tercoblos, Hanya Kerusakan dari Pabrik

Ketua Bawaslu Kuningan juga menyoroti tantangan besar dalam menangani pelanggaran Pilkada, terutama terkait kurangnya saksi yang bersedia memberikan keterangan. Di beberapa kasus, ungkapnya, terdapat dugaan pelanggaran yang melibatkan kepala desa, namun sulit ditindaklanjuti akibat kurangnya saksi.

"Di beberapa kasus yang melibatkan kepala desa, kendala terbesar kami adalah sulitnya menghadirkan saksi yang diperlukan untuk memenuhi unsur formil dan materiil dalam proses hukum," jelasnya.

Salah satu contoh kasus yang diangkat terjadi di Dapil Lima, wilayah yang dinilai cukup rawan dan memiliki resistensi tinggi terhadap pengawasan. Firman menyebut, dugaan pelanggaran yang sering muncul di dapil tersebut umumnya terkait netralitas kepala desa.

Baca Juga

Jelang Pilkada 2024, Bawaslu Kuningan Intensifkan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif

"Namun penyelesaian kasus sering terkendala, karena minimnya warga yang berani tampil menjadi saksi atau melaporkan kejadian yang mereka ketahui,”katanya.

Bawaslu Kuningan mengimbau, masyarakat untuk tidak takut melaporkan setiap dugaan pelanggaran yang mereka saksikan. Bawaslu berkomitmen melindungi kerahasiaan identitas pelapor, dan memastikan bahwa setiap laporan yang masuk akan ditindaklanjuti sesuai prosedur hukum yang berlaku.

"Jangan takut melapor. Kami siap menjaga kerahasiaan pelapor dan akan memproses laporan sesuai aturan yang ada,”tandasnya.

Baca Juga

Bawaslu Kuningan Temukan Seratusan Lembar Surat Suara untuk Pilgub Jabar Rusak

Dengan terus melakukan pengawasan dan membuka kanal aduan bagi masyarakat, Bawaslu Kuningan berharap Pilkada 2024 dapat berlangsung jujur, adil, dan bebas dari tekanan politik yang tidak sehat.***

Editor : Andri Yanto