Pilkada Kuningan Harus Bermartabat, Hindari Kampanye Hitam

Baca Juga

Disambut Ribuan Santri saat HSN di Kuningan, Yanuar: Momen Kebangkitan Santri Indonesia

"Setiap orang boleh menjual program dan visi mereka, itu hal yang wajar dalam demokrasi. Tapi tidak perlu menjatuhkan pihak lain hanya untuk mengangkat diri sendiri. Politik yang sehat adalah ketika kita bersaing secara gagasan, bukan menjatuhkan orang lain," tegasnya, Rabu (23/10).

Menurutnya, Pilkada bukan sekadar tentang memenangkan pasangan calon, melainkan harus menjadi ajang adu gagasan yang sehat demi kemajuan Kuningan.

"Jika upaya memenangkan dilakukan dengan cara yang buruk, jangan menyesal jika yang lahir adalah pemimpin yang buruk. Pilkada yang sehat akan melahirkan pemimpin yang sehat," tandasnya.

Selain itu, Abah Aam juga menyoroti pentingnya menjaga keharmonisan sosial selama masa kampanye. Ia mengingatkan bahwa kampanye negatif hanya akan memperburuk polarisasi di masyarakat dan berpotensi menimbulkan konflik.

"Jadi yang kita harapkan adalah pertarungan ide dan inovasi yang sehat, bukan sekadar adu citra atau serangan fitnah terhadap lawan. Dengan begitu, masyarakat bisa memilih dengan cerdas dan bijak, bukan karena terpengaruh kampanye negatif," ungkapnya.

Abah Aam juga mengimbau seluruh pihak, termasuk paslon dan tim sukses, agar menghindari provokasi serta lebih fokus pada program-program unggulan yang bisa ditawarkan kepada masyarakat.

Baca Juga

Curhat Ka Amih Vol 2: Forum Inspiratif bagi Generasi Muda Kuningan

"Pilihan boleh berbeda, tetapi persatuan harus tetap dijaga. Jangan sampai perbedaan politik memecah belah masyarakat. NU selalu berkomitmen menjadi perekat di tengah perbedaan," ungkapnya.

Ia berharap, Pilkada Kuningan bisa menjadi contoh demokrasi yang bermartabat dan penuh kedewasaan. Abah Aam juga mengajak semua pihak menjadikan pilkada sebagai momentum untuk membangun masa depan Kuningan yang lebih baik, tanpa merusak hubungan sosial di masyarakat.

"PCNU Kuningan juga mendorong agar KPU dan Bawaslu bersikap adil, dan menjalankan tugasnya sesuai dengan etika dan prinsip penyelenggaraan pemilu. Jangan tebang pilih dalam melakukan pengawasan dan penindakan, karena jika tidak, hal itu bisa merusak kondusivitas daerah," pungkasnya.***

Editor : Andri Yanto