Jadi Pimpinan DPRD, Saw Tresna Catat Sejarah Perempuan Pertama dari Golkar Kuningan

KUNINGAN,iNewsKuningan.id - Kader perempuan dari Partai Golkar Kuningan, Jabar, Saw Tresna Septiani mencatatkan sejarah menjadi pimpinan dewan pertama dari perempuan. Sebab di tahun sebelumnya, Golkar Kuningan belum pernah menempatkan kader perempuan di posisi pimpinan dewan.

Wakil Ketua DPRD Kuningan, Saw Tresna Septiani menegaskan, pentingnya kader Partai Golkar untuk menjaga dan meningkatkan citra baik partai di tengah masyarakat. Sebagai kader partai, tanggung jawab yang diemban tidak hanya sebatas tugas administrasi di legislatif, tetapi juga menyangkut pencitraan partai.

Baca Juga

Golkar Soroti Belanja Pegawai Capai Rp 1,344 Triliun di RAPBD Kuningan

"Sebagai kader Partai Golkar, kita harus bisa diterima dengan baik oleh masyarakat. Hal ini merupakan amanah untuk memberikan citra yang baik bagi partai," ujar Saw Tresna dalam keterangannya, Kamis (17/10).

Saw Tresna, yang saat ini memasuki periode ketiganya di DPRD Kuningan, juga berbagi pengalaman mengenai peran yang ia emban selama menjabat. Pada periode pertama, ia menjabat sebagai Ketua Fraksi, kemudian pada periode kedua menjadi Ketua Komisi.

Kini, ia dipercaya sebagai salah satu pimpinan di DPRD. "Alhamdulillah, ini adalah takdir Allah. Saya siap untuk menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya," ungkapnya.

Baca Juga

Fraksi PKS Soroti Ketimpangan Rencana Anggaran Belanja Daerah APBD Kuningan 2025

Saw Tresna juga mengakui bahwa dalam politik, banyak kalkulasi dan dinamika yang harus diperhitungkan. Namun, ia optimistis bahwa dengan kerja sama yang baik antara kader partai, Partai Golkar dapat terus memberikan kontribusi positif bagi pembangunan di Kuningan.

"Politik itu penuh dengan kalkulasi. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita bisa tetap berkomitmen untuk menjalankan amanah yang diberikan, baik kepada partai maupun kepada masyarakat," terangnya.

Partai Golkar, sebagai salah satu partai besar di Kuningan, diharapkan dapat terus berperan aktif dalam mengawal kebijakan dan pembangunan daerah, serta menjaga hubungan baik dengan konstituen di berbagai lapisan masyarakat.***

Editor : Andri Yanto