Pengangguran dan Tingginya Angka Kemiskinan Jadi Fokus Pemda Kuningan di KUA PPAS 2025

KUNINGAN,iNewsKuningan.id - Pj Bupati Kuningan, Dr H Raden Iip Hidajat menjelaskan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kuningan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, Sabtu (13/7). 

Fokus utama pembangunan tahun depan adalah penguatan sektor pertanian dan pariwisata berkelanjutan. Yakni dengan tema Mewujudkan Pemerataan Ekonomi dan Mengurangi Ketimpangan Antar Wilayah.

Baca Juga

Keterbatasan Anggaran Kuningan, DPRD: Setiap Rupiah Harus Dimanfaatkan Efektif dan Efisien

"Pertanian dan pariwisata sebagai sektor unggulan akan didorong untuk meningkatkan produktivitas, diversifikasi, dan olahan turunannya. Aehingga berkontribusi terhadap peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)," kata Pj Bupati Kuningan, Dr H Raden Iip Hidajat.

Ia juga menegaskan, bahwa prioritas pembangunan Kabupaten Kuningan meliputi lima aspek utama. Beberapa di antaranya peningkatan pemerataan pembangunan daerah, pengembangan dan percepatan daya saing daerah menuju daerah unggul, peningkatan SDM unggul dan kompetitif, peningkatan perekonomian daerah yang unggul dan kompetitif, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.

"Prioritas pembangunan ini dirancang sebagai respons terhadap isu-isu strategis tahun 2025, yang telah dipetakan melalui analisis komprehensif situasi lingkungan Kabupaten Kuningan," katanya. 

Baca Juga

Perubahan APBD Kuningan Tahun 2024 Ditetapkan, Pendapatan Daerah Naik Rp 221,675 Miliar

Dijelaskan, isu-isu strategis tersebut mencakup belum optimalnya penanggulangan kemiskinan, masih tingginya angka pengangguran, rendahnya kompetensi dan daya saing ketenagakerjaan, serta tingginya kasus stunting, kematian bayi, dan kematian ibu. Kemudian tantangan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, belum optimalnya peningkatan potensi investasi daerah, belum optimalnya pemerataan pembangunan kewilayahan dan pemenuhan pelayanan infrastruktur dasar, serta tantangan perubahan iklim dan potensi bencana.

"Diharapkan dengan adanya keselarasan komponen yang terdapat dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2025, serta berbagai ketentuan pendukungnya, dapat memudahkan pelaksanaan pembangunan yang efektif dan efisien. Sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang baik sesuai harapan bersama," tutupnya.(*) 

Editor : Andri Yanto