Pj Bupati Tanggapi Isu Strategis Atas PU Fraksi PPP DPRD Kuningan

KUNINGAN,iNewsKuningan.id - Pemkab Kuningan, Jabar, tengah memberikan perhatian serius terhadap sejumlah isu strategis daerah, Jumat (21/6). Pj Bupati Kuningan, Dr H Raden Iip Hidajat menyampaikan berbagai langkah dan kebijakan yang diambil pemerintah, untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi.

Menanggapi catatan khusus dari Fraksi PPP DPRD Kuningan terkait permasalahan perizinan galian ilegal, Pj Bupati menyatakan bahwa pemerintah daerah sedang berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mencari solusi.

Baca Juga

Paripurna Penetapan Pimpinan DPRD Kuningan Definitif Awal Oktober 2024

"Kami sedang berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menangani masalah galian ilegal yang ada," ujarnya.

Dalam sektor BUMD, pemerintah daerah terus melakukan evaluasi terhadap kinerja BUMD di bawah lingkup Pemkab Kuningan.

"Kami melakukan penambahan penyertaan modal dan perubahan jajaran direksi, jika BUMD tersebut dinilai tidak memberikan keuntungan yang optimal bagi daerah. Seperti yang pernah dilakukan pada Perumda Aneka Usaha beberapa tahun lalu," jelasnya. 

Baca Juga

Legislator Perempuan PKS Kuningan, Siti Mahmudah Tasyakuran Pelantikan dan Peringati Maulid Nabi

Mengenai pembangunan kantor eks Satpol PP di kawasan KIC Kuningan, Pj Bupati menjelaskan, bahwa pemerintah sedang berupaya menyelesaikan pembangunan kantor tersebut secepat mungkin.

"Kami berupaya agar bangunan di lingkungan Komplek KIC bisa segera selesai dan dapat dimanfaatkan," katanya.

Kaitan proyek pembangunan Jalan Lingkar Timur Selatan (JLTS), Pj Bupati menyebutkan, bahwa pemerintah telah melaksanakan pembebasan tanah di beberapa desa.

Baca Juga

Jumat Berkah, Bendahara Fraksi PKS Kuningan Bantu Warga Penderita Paru-paru

"Proses pembebasan tanah di Desa Windujanten, Desa Cibinuang, dan Kelurahan Citangtu sudah berjalan, namun masih ada sekitar 40 persen lahan yang belum dibebaskan. Program ini akan dilanjutkan pada tahun 2024," ungkapnya.

Terkait proyek strategis nasional Bendungan Kuningan, Ia menekankan pentingnya bendungan ini dalam berbagai aspek.

"Bendungan ini berfungsi untuk mengairi lahan pertanian, mereduksi debit banjir, menyediakan air baku, serta mendukung penyediaan air persawahan," terangnya.

Baca Juga

Legislator Jabar Pimpin Rapat Perdana Fraksi Gerindra di Kuningan, Bahas Pilkada 2024

Pihaknya menjelaskan pula, soal proses penyusunan Perda RTRW yang masih berjalan, dan saat ini sedang dalam tahap review untuk persetujuan teknis dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat.

"Proses penyusunan Perda RTRW masih berjalan sesuai prosedur yang dipersyaratkan," jelasnya.

Mengenai pajak penerangan jalan umum (PJU), Ia mengungkapkan, bahwa pemerintah daerah telah mengalokasikan 30 persen dari pajak PJU untuk pelayanan dan pemasangan PJU melalui Dinas Perhubungan.

Baca Juga

DPRD Kuningan Kini Hanya Ada 7 Fraksi usai Sejumlah Partai Turun Kursi

"Ini telah kami laksanakan sesuai dengan peraturan daerah yang ada," tambahnya.

Pemkab Kuningan juga telah mengalokasikan anggaran, untuk pembangunan drainase jalan dan penanggulangan kerusakan infrastruktur jalan di hampir seluruh wilayah kabupaten.

"Melalui Dinas PUTR, kami melaksanakan program pembangunan, rehabilitasi, dan rekonstruksi jalan," katanya. 

Pihaknya menyampaikan pula, bahwa eks RS Citra Ibu kini telah diresmikan menjadi Klinik Sejati yang memberikan beberapa layanan kesehatan bagi masyarakat. "Kami juga masih berupaya menyelesaikan status tanah RSUD Linggajati," imbuhnya.

Di bidang penurunan kemiskinan, Dr Raden Iip mencatat adanya tren penurunan angka kemiskinan di Kuningan selama tiga tahun terakhir. "Pada tahun 2021, angka kemiskinan mencapai 13,10 persen dan turun menjadi 12,12 persen pada tahun 2023," jelasnya. Program pemberdayaan masyarakat tersebar di berbagai SKPD sesuai dengan bidang masing-masing. Dengan berbagai upaya ini, Pj Bupati Raden Iip berharap dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan Kuningan.(*) 

Editor : Andri Yanto