Kemah Kebangsaan di Ponpes Daarul Mukhlishin Diikuti Ratusan Santri hingga Mahasiswa Kuningan

Kepala Kesbangpol Kuningan, H Nurahim MSi mewakili Pj Bupati Dr H Raden Iip Hidajat saat menghadiri Kemah Kebangsaan menyampaikan, jika kegiatan ini menjadi salah satu program dari pemerintah pusat. Apalagi program tersebut beririsan dengan Badan Penguatan Ideologi Pancasila (BPIP) dari pusat. 

"Sehingga untuk di daerah menjadi program yang beririsan dengan Kesatuan Bangsa dan Politik. Tentunya materi soal wawasan kebangsaan pada kemah ini, sangat luar biasa untuk diterapkan oleh generasi muda khususnya pelajar maupun para santri di Kuningan," ungkapnya. 

Dirinya melihat, jika Kabupaten Kuningan merupakan miniatur dari NKRI. Karena masyarakat di sini heteregon, banyak sekali karakteristik yang dimiliki oleh kabupaten/kota lain.

"Program ini digagas oleh Forum Santri Jawa Barat, dan kita apresiasi. Bahwa ini suatu pendidikan kebangsaan yang harus dilakukan di semua lini, apalagi digagas oleh Forum Santri Jawa Barat yang sekarang diadakan di Pesantren Daarul Mukhlishin," terangnya. 

Pihaknya berharap, melalui kemah ini bisa terwujud cita-cita yang diharapkan sesuai dengan isi Deklarasi Moderasi Beragama.

Sementara Pengasuh Pesantren Daarul Mukhlishin sekaligus Ketua Forum Santri Jabar Kabupaten Kuningan, KH Yayat Hidayat menjelaskan, jika Kemah Kebangsaan bermula dari gagasan Forum Santri Jabar. Sejumlah pemateri dipersiapkan baik dari unsur TNI, Polri, Kesbangpol, FKUB Kuningan hingga Kemenag Kuningan. 

"Jadi pesertanya itu tidak hanya santri, adapula dari siswa maupun mahasiswa. Saya juga terharu karena para peserta ada yang datang dengan angkot bahkan truk, dan itu dengan biaya sendiri, ini keren sekali ya karena pendaftaran memang dengan google form," bebernya. 

Dia menyebut, Kabupaten Kuningan dipilih sebagai lokasi Kemah Kebangsaan karena dianggap sebagai miniatur Indonesia. Namun di sisi lain, wilayah Kuningan sempat disebut sebagai daerah intoleran. 

"Semoga dengan Kemah Kebangsaan ini, Kuningan tidak lagi menjadi daerah yang intoleran. Semua bisa saling menghormati dan menghargai dalam moderasi beragama," pungkasnya.(*) 

Editor : Andri Yanto