KUNINGAN,iNEWS.ID–Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Kuningan, H Didit Pamungkas angkat bicara menyikapi polemik kebijakan anggaran daerah yang belakangan menjadi sorotan publik, termasuk soal pengambilan pinjaman daerah jangka menengah sebesar Rp74 miliar.
Ia menegaskan, seluruh kebijakan yang diambil pemerintah daerah tidak dilakukan secara sepihak, melainkan telah melalui proses pembahasan bersama DPRD sesuai dengan tugas dan fungsi lembaga legislatif, khususnya dalam fungsi budgeting.
"Setiap kebijakan yang diambil sudah dibahas dan disepakati bersama antara pemerintah daerah dan DPRD. Ini bagian dari tugas pokok dan fungsi kami sebagai anggota dewan,”ujar H Didit Pamungkas yang juga Ketua Komisi III DPRD Kuningan, Selasa (13/1).
Editor : Andri Yanto
Artikel Terkait
