KUNINGAN,iNEWS.ID–Perdebatan terbuka yang terjadi di internal legislatif, bahkan merembet menjadi silang pendapat antara legislatif dan eksekutif terkait klaim keberhasilan pemerintah daerah mengakhiri fenomena gagal bayar, dinilai justru menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat.
Pengamat Kebijakan Publik, Sujarwo, menilai polemik tersebut telah menempatkan publik pada posisi serba bertanya. Masyarakat, kata dia, dibuat ragu untuk menentukan narasi mana yang seharusnya dipercaya, apakah versi legislatif atau klaim yang disampaikan pihak eksekutif.
"Yang dipahami masyarakat secara umum, pembahasan anggaran yang melahirkan Perda APBD maupun APBD Perubahan itu dilakukan bersama antara legislatif dan eksekutif sebagai satu kesatuan penyelenggara pemerintahan,”ujar Sujarwo, Selasa (13/1).
Menurutnya, ketika Perda APBD dan APBD Perubahan telah disahkan dan kemudian dieksekusi oleh eksekutif, seharusnya tidak lagi memunculkan perdebatan berkepanjangan di ruang publik. Apalagi jika polemik tersebut tidak memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Sujarwo menegaskan, termasuk dalam hal kebijakan penggunaan anggaran yang bersumber dari pinjaman Bank BJB senilai Rp74 miliar, proses tersebut mustahil terjadi tanpa pembahasan yang panjang dan mendalam antara legislatif dan eksekutif. Artinya, setiap keputusan anggaran merupakan hasil kesepakatan bersama, bukan keputusan sepihak.
"Kalau di ujungnya justru saling melempar narasi dan memunculkan polemik, itu menjadi tidak sehat bagi tata kelola pemerintahan,”katanya.
Untuk itu, Sujarwo mendorong kedua belah pihak agar bersikap lebih terbuka dan dewasa dalam menyikapi perbedaan pandangan. Salah satu langkah paling rasional, menurutnya, adalah dengan kembali membuka notulen rapat pembahasan anggaran.
"Di dalam notulen itu tercatat dengan jelas siapa menyampaikan apa, bagaimana sikap masing-masing fraksi dan eksekutif. Jika dibuka secara objektif, maka semuanya akan terang benderang dan tidak lagi menimbulkan kegaduhan,”ujarnya.
Ia mengingatkan, tarik-menarik narasi antara eksekutif dan legislatif berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan daerah. Oleh karena itu, transparansi dan konsistensi sikap menjadi kunci agar polemik anggaran tidak terus berulang dan merugikan masyarakat luas.***
Editor : Andri Yanto
Artikel Terkait
