"APBD itu bukan sekadar angka di atas kertas. Ia adalah produk kesepakatan politik dan hukum antara Pemda dan DPRD. Faktanya, banyak kegiatan prioritas yang berasal dari aspirasi masyarakat tidak berjalan sama sekali. Kalau dulu masalahnya tunda bayar, sekarang berubah jadi tunda tayang karena uangnya tidak ada,”sindirnya.
Ia menyebut terdapat anggaran bernilai miliaran rupiah yang tidak terealisasi tanpa kejelasan, sehingga terkesan menguap dari pelaksanaan. Kondisi ini, mencerminkan inkonsistensi eksekutif terhadap perencanaan yang telah disepakati bersama.
Nuzul juga mengkritik munculnya istilah-istilah teknis seperti zona merah, zona kuning, dan zona hijau dalam pelaksanaan anggaran, yang menurutnya tidak pernah dibahas dalam kesepakatan awal APBD.
"Saya tidak paham teori anggaran dari mana itu. Kalau alasan cuaca untuk infrastruktur, mungkin masih bisa dimaklumi. Tapi faktanya, kegiatan pengadaan yang sama sekali tidak bergantung pada cuaca pun ikut tidak dilaksanakan. Ini jelas pelanggaran terhadap konsistensi perencanaan,”tegasnya.
Dampak dari fenomena tunda tayang tersebut, lanjut Nuzul, membuat berbagai program yang seharusnya dinikmati masyarakat pada 2025 terpaksa harus dianggarkan ulang dari nol dalam APBD 2026.
Bagi Nuzul, kondisi ini merupakan indikator kuat lemahnya manajemen keuangan dan perencanaan birokrasi daerah.
"Kalau sudah tunda tayang, itu berarti gagal penayangan sekaligus gagal perencanaan. Anggaran dalam APBD adalah representasi aspirasi rakyat. Jika tidak dilaksanakan, wajar jika kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah semakin tergerus,”pungkasnya.***
Editor : Andri Yanto
Artikel Terkait
