Prioritas Kepastian Status di Tengah Keterbatasan
Meski dihimpit beban anggaran, pemerintah daerah memilih tetap mengeluarkan SK sebagai bentuk komitmen kemanusiaan dan kepastian hukum bagi para honorer yang telah lama mengabdi. Bupati Dian menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan akan dilakukan secara bertahap, hanya jika kondisi keuangan daerah sudah membaik.
"Sekarang saudara sudah resmi menjadi bagian dari pemerintah daerah. Jaga kehormatan institusi ini," tambahnya, seraya meminta para SKPD untuk tetap memberikan pembinaan meski dalam keterbatasan.
Meskipun besaran upah yang diterima tergolong minim, para pegawai seperti Otong Supriatna dari Kecamatan Ciniru, tetap mengungkapkan rasa syukurnya. Baginya, status hukum dan pengakuan negara jauh lebih berharga daripada ketidakpastian yang mereka alami selama bertahun-tahun.
"Ini bukan sekadar soal besaran rupiah, tapi soal pengakuan dan kepastian pengabdian di tengah keterbatasan anggaran yang ada," kata Otong.
Editor : Vitrianda Hilba SiregarEditor Jakarta
Artikel Terkait
