"Saat ini pembahasan regulasi RTRW masih berproses. Hasil asistensi dengan Kementerian ATR/BPN menunjukkan bahwa Pemda Kuningan sudah menyampaikan dokumen RPIK sebagai dasar masukan dalam rencana pengalokasian ruang,”ujarnya, Senin (27/10).
Ia menuturkan, Kementerian ATR/BPN pada prinsipnya memberikan ruang dan fleksibilitas kepada pemerintah daerah dalam menyusun RTRW, asalkan didukung bukti teknis yang memadai serta tetap selaras dengan RTRW Nasional dan RTRW Provinsi Jawa Barat.
"Kementerian memberikan ruang kepada Pemda sepanjang bukti teknisnya kuat dan sejalan dengan kebijakan tata ruang nasional maupun provinsi,”jelasnya.
Sebagai tindak lanjut, Pemda Kuningan kini tengah membentuk Kelompok Kerja (Pokja) RTRW untuk menindaklanjuti berbagai catatan dan masukan dari kementerian. Proses penyusunan ini juga telah memasuki tahap penyelesaian Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang menjadi prasyarat utama dalam penetapan RTRW.
"Beberapa poin seperti rekomendasi peta dasar dan dokumen KLHS sudah selesai dan disampaikan. Materi teknis KLHS juga sedang dijalani. Kita harap seluruh prosesnya bisa tuntas pada tahun 2026,”ungkapnya.
Ia menegaskan, RTRW memiliki posisi strategis karena menjadi acuan dalam arah pembangunan di Kabupaten Kuningan, termasuk dalam penetapan zonasi kawasan industri, pertanian, dan permukiman. RTRW ini menjadi arah pembangunan ke depan.
"Termasuk zonasi di Kuningan sudah disampaikan, baik untuk kawasan industri maupun sektor lainnya. Prosesnya tinggal menunggu penetapan RTRW secara resmi,”ujarnya.
Ia juga mengungkapkan, bahwa RTRW Provinsi Jawa Barat yang menjadi acuan lintas wilayah juga masih dalam proses finalisasi. Karena itu, sinkronisasi antara RTRW provinsi dan kabupaten diharapkan dapat berjalan beriringan.
Dengan target penyelesaian pada tahun 2026, DPRD melalui Komisi III berkomitmen untuk terus mengawal proses penyusunan RTRW, agar hasilnya berpihak pada kepentingan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan di Kuningan.***
Editor : Andri Yanto
Artikel Terkait
