"Intinya, Satgas ini dihadirkan untuk membantu akselerasi pelaksanaan MBG agar berjalan lancar dan tepat sasaran,”ujar Bupati Dr Dian Rachmat Yanuar, Rabu (24/9).
Satgas MBG melibatkan berbagai SKPD sesuai bidang tugasnya. Dinas Kesehatan bersama puskesmas, misalnya, diberi mandat untuk mengawasi kualitas menu makanan, higienitas dapur, hingga standar sanitasi.
"Kami tidak menafikan adanya persoalan di lapangan. Karena itu, Satgas akan kami aktifkan dan SKPD terkait akan kami dorong untuk melaksanakan tugas serta kewenangannya,”jelasnya.
Bupati juga menekankan, pentingnya peran camat dan kepala puskesmas dalam mendeteksi dini potensi masalah di lapangan. Mereka diharapkan menjaga komunikasi erat dengan SPPG (Satuan Petugas Pengawasan Gizi) maupun dapur MBG agar setiap kendala segera teratasi.
"Peserta MBG ini adalah anak-anak kita, anak-anak didik di Kuningan. Mereka tanggung jawab kita semua,”tegasnya.
Selain itu, Pemkab Kuningan juga akan menjalin komunikasi intensif dengan pihak ketiga atau mitra pelaksana program. Namun, pembahasan teknis akan dilakukan setelah Satgas dan koordinator SPPI (Satuan Petugas Pengawasan Internal) menggelar pertemuan awal.
Sementara Anggota Komisi IV DPRD Kuningan, Kang Yaya, menyambut positif langkah Pemkab membentuk Satgas MBG. Menurutnya, pengawasan ketat sangat dibutuhkan agar tujuan program tidak melenceng dari esensi awalnya, yakni meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi seimbang.
"Saya mengapresiasi langkah pemerintah daerah membentuk Satgas. Harapannya, dengan adanya Satgas ini semua kekurangan bisa diperbaiki sehingga program MBG berjalan lebih baik,”pungkasnya.***
Editor : Andri Yanto
Artikel Terkait
