KUNINGAN,iNEWS.ID–Pemerintah Kabupaten Kuningan menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang akan digulirkan pada 2025.
Salah satu bentuk dukungannya, Pemkab mengalokasikan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp30 miliar dalam struktur APBD 2025.
Hal itu disampaikan langsung oleh Bupati Kuningan, Dr H Dian Rachmat Yanuar, saat menjelaskan arah kebijakan anggaran perubahan tahun 2025. Ia menyebutkan, anggaran BTT tersebut disiapkan sebagai langkah antisipatif pemerintah daerah terhadap implementasi program MBG, sekaligus sebagai bentuk kesiapan Pemda membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi sebagaimana arahan Menteri Dalam Negeri.
"Alokasi BTT sebesar Rp30 miliar pada APBD 2025 dimaksudkan untuk mengantisipasi dukungan dana pada program Makan Bergizi Gratis. Pemerintah daerah diminta menyiapkan pembangunan satuan layanan pemenuhan gizi,”ungkap Bupati Dian, Jumat (25/7).
Selain itu, pengurangan pada pos belanja hibah pun dilakukan sebagai bentuk efisiensi dan penyesuaian terhadap kemampuan fiskal daerah, serta untuk menyesuaikan dengan skala prioritas pembangunan yang telah ditetapkan.
Menanggapi masukan agar Pemkab berhati-hati dalam melakukan pinjaman daerah, ia menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi dan konsultasi intensif dengan pemerintah pusat.
"Kami pastikan pinjaman daerah yang dilakukan, telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kajian kemampuan pengembalian juga kami lakukan agar tidak membebani APBD di masa mendatang,”ujarnya.
Dalam perubahan APBD 2025, Pemkab Kuningan tetap memprioritaskan sektor pendidikan dan kesehatan. Tercatat, anggaran pendidikan mencapai Rp1,126 triliun atau 38,53 persen dari total belanja daerah.
Meski aturan mandatory spending kesehatan tidak lagi diatur secara eksplisit dalam Permendagri Nomor 15 Tahun 2024, alokasi anggaran untuk sektor kesehatan tetap diklaim memadai.
"Untuk memastikan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), terutama di wilayah pinggiran dan desa tertinggal, kami tempuh strategi berbasis wilayah dan kebutuhan riil. Mulai dari penguatan layanan puskesmas keliling, anggaran afirmatif, hingga kolaborasi dengan desa,”jelasnya.
Pemkab juga menaikkan belanja modal sebesar Rp55 miliar dalam APBD 2025. Dari jumlah itu, Rp27,9 miliar difokuskan untuk pendanaan infrastruktur jalan sebagai tindak lanjut dari instruksi Gubernur Jabar terkait optimalisasi opsen PKB.
"Sebagian besar belanja modal kami arahkan untuk pembangunan jalan lingkungan, akses antar desa, penyediaan air bersih dan sanitasi, terutama di wilayah rawan stunting,”ujarnya.
Belanja modal ini disusun berdasarkan pendekatan data seperti hasil Musrenbang, SIPD, pemetaan indeks ketertinggalan desa, hingga data kerentanan stunting, sehingga bersifat responsif terhadap kebutuhan wilayah prioritas.
Menanggapi belum tercantumnya secara eksplisit program seperti modal bergulir UMKM, subsidi pertanian, hingga koperasi desa, Bupati Dian menegaskan bahwa komitmen Pemkab terhadap ekonomi kerakyatan tetap kuat.
"Kami tetap mendorong skema-skema keberlanjutan ekonomi lokal berbasis desa, meskipun beberapa program belum tercantum karena ruang fiskal terbatas dan skala prioritas yang harus dipenuhi,”pungkasnya.***
Editor : Andri Yanto
Artikel Terkait
