"Kami mencatat bahwa kegiatan seremonial dan belanja perjalanan dinas masih menyerap anggaran cukup besar. Sementara kebutuhan dasar masyarakat seperti sektor pertanian, pendidikan nonformal, dan pemberdayaan justru belum menjadi prioritas,”tegas Politisi NasDem Kuningan, Dewi Anggraeni Firdaus, Rabu (23/7).
Menurutnya, dalam draf perubahan APBD 2025, memang terdapat peningkatan total belanja dari Rp2,818 triliun menjadi Rp2,830 triliun. Namun, peningkatan tersebut masih didominasi oleh belanja operasional, bukan belanja modal yang bersentuhan langsung dengan kepentingan publik. Termasuk menyoroti rendahnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga semester pertama tahun 2025, PAD Kabupaten Kuningan baru terealisasi di bawah 40% dari target.
"Kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah bahkan masih di bawah 17%. Ini menjadi sinyal perlunya perbaikan strategi penggalian potensi daerah,”ucapnya.
Fraksi mendesak pemerintah daerah untuk segera mengoptimalkan berbagai sumber PAD, mulai dari pajak daerah, retribusi jasa usaha, pengelolaan aset, hingga meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), terutama Perumda Aneka Usaha yang dinilai potensial sebagai penyumbang strategis.
Dijelaskan, penurunan belanja di sektor yang menyentuh langsung masyarakat, seperti pertanian dan pemberdayaan, justru tidak sejalan dengan semangat besar Kuningan Melesat yang selama ini digaungkan pemerintah daerah.
"Kami menilai arah belanja belum sejalan dengan visi pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Seharusnya perubahan APBD menjadi momentum untuk mengevaluasi total arah kebijakan anggaran,”tandasnya.
Fraksi Amanat Restorasi pun menyampaikan sejumlah rekomendasi penting, antara lain reorientasi belanja ke sektor produktif seperti pertanian, peternakan, UMKM, dan infrastruktur dasar. Pemangkasan kegiatan berbiaya besar namun minim dampak langsung, dan pengawasan ketat realisasi belanja agar tidak menimbulkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang tinggi di akhir tahun.
Fraksi Amanat Restorasi juga mendesak agar alokasi anggaran lebih berpihak pada masyarakat miskin, daerah tertinggal, dan kelompok rentan.“Pengangguran, stunting, dan kemiskinan ekstrem harus menjadi prioritas utama dalam alokasi anggaran,” ujarnya.
Selain itu, Fraksi mendorong penerapan transparansi anggaran berbasis kinerja dengan indikator keberhasilan yang terukur serta pemanfaatan data terpadu antar sektor dalam perencanaan APBD ke depan.
"Kami berharap perubahan APBD ini tidak sekadar bersifat teknis, tapi menjadi koreksi menyeluruh terhadap arah pembangunan Kabupaten Kuningan agar benar-benar melesat, bersama dan untuk rakyat,”pungkasnya.***
Editor : Andri Yanto
Artikel Terkait
