"Visi kebudayaan Trisakti yang diwariskan oleh Bung Karno harus menjadi bintang penuntun pembangunan Kuningan. Di tengah tantangan global dan krisis identitas lokal, kita perlu menegaskan kembali kepribadian bangsa melalui strategi kebudayaan daerah," tegasnya, Rabu (23/7).
Menurutnya, Trisakti bukan hanya konsep besar di tingkat nasional, tetapi bisa diturunkan ke konteks lokal sebagai strategi kebudayaan Kuningan. Dalam pandangan Fraksi PDIP, kebudayaan bukan sekadar seni atau tradisi, tetapi mencakup tiga elemen fundamental kehidupan: politik yang berdaulat, ekonomi yang mandiri, dan budaya yang berkepribadian.
Pihaknya mengungkapkan kegundahan fraksinya, terhadap praktik kekuasaan yang cenderung menjauh dari spirit kerakyatan.
"Kami tergelitik menyampaikan idealisme karena kami terhimpun dalam partai yang lahir dari rahim rakyat. Politik bukan sekadar euforia kekuasaan, melainkan tanggung jawab untuk menjaga tatanan bernegara agar tetap berpihak pada rakyat," katanya.
Fraksi PDIP menegaskan bahwa Perubahan APBD bukan sekadar dokumen teknokratis, melainkan juga mengandung visi politik anggaran kerakyatan. Oleh karena itu, skema anggaran Pemkab Kuningan harus diarahkan untuk memperkuat nilai-nilai lokal, seperti gotong royong, silih asah-asih-asuh, serta kepemimpinan yang bijaksana.
"Tugas politik kita adalah menjaga sumber daya ekonomi kerakyatan yang telah eksis di Kuningan, lalu menguatkannya dengan koneksi pada pertumbuhan ekonomi nasional dan global. Ini sejalan dengan prinsip kesantrian dalam ekonomi yakni menjaga yang lama yang baik, serta mengambil yang baru yang lebih baik," ujarnya mengutip prinsip al muhafadzotu‘alal qodimis sholih, wal akhdzu bil jadidil ashlah.
Lebih lanjut, Fraksi PDIP juga mengingatkan agar proses penetapan program dan kegiatan dalam lampiran Raperda APBD tidak dilakukan sepihak. Meskipun Fraksi PDIP menyatakan tidak ada masalah dengan substansi Nota Keuangan Bupati, namun mereka mengkritisi kemungkinan perbedaan persepsi soal skala prioritas program dan besaran anggaran.
"Di sinilah pentingnya sidang paripurna DPRD. Prosedur politik ini harus menjadi ruang pertemuan antara logika teknokratik dan politik kerakyatan. Kita tidak ingin sidang ini hanya formalitas, atau DPRD terkesan seperti lembaga ketuk palu karena semua sudah selesai sebelum sidang," ucapnya mengkritik secara halus praktik anggaran yang tertutup.
Ia juga menyinggung konteks global yang menuntut penguatan ketahanan lokal. Menurutnya, tantangan geopolitik dan inflasi global harus dijawab dengan memperkuat kepribadian budaya, kedaulatan politik, dan kemandirian ekonomi di tingkat daerah.
"Perubahan APBD harus menjadi momentum titik balik. Visi kebudayaan yang radikal dibutuhkan untuk memperkuat ketahanan rakyat dan bangsa di Kuningan. Ini bukan sekadar formalitas anggaran, melainkan investasi ideologis untuk masa depan daerah dan generasi mendatang," ungkapnya.
Pihaknya menegaskan bahwa Fraksi PDIP tetap mendukung proses penyusunan APBD secara profesional, legal, dan akuntabel, namun tetap mengawal agar spirit politik kerakyatan dan ideologi bangsa tidak hilang dalam deretan angka-angka anggaran.***
Editor : Andri Yanto
Artikel Terkait
