"Kami meminta adanya pemaparan tentang sejauh mana strategi ini disusun dalam RPJMD. Jangan sampai APBD terus terbebani belanja pegawai yang tinggi, sementara belanja untuk kepentingan publik justru tergerus,”terangnya.
Tak hanya menyoroti sisi belanja, Fraksi Gerindra juga menyinggung masih rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang sebagian besar masih bertumpu pada pajak dan retribusi dari masyarakat. Padahal, menurut Toto, masyarakat sedang menghadapi tekanan ekonomi dan membutuhkan peningkatan pelayanan, bukan beban tambahan.
"Pemda harus lebih serius meningkatkan kualitas pelayanan bagi wajib pajak dan masyarakat pengguna jasa. Kami juga mendorong agar Pemda menggandeng perguruan tinggi serta berbagai pemangku kepentingan untuk mengembangkan sumber-sumber PAD baru, terutama dari sektor pariwisata dan budaya,”ujarnya.
Fraksi Gerindra menekankan bahwa RPJMD ke depan harus benar-benar mencerminkan keseimbangan antara belanja modal, belanja pegawai, dan belanja barang/jasa. Selain itu, Pemda juga diminta menunjukkan komitmen sektoralis, terutama terhadap sektor pertanian, koperasi dan UMKM, pemberdayaan masyarakat dan desa, serta pariwisata.
"Anggaran untuk sektor-sektor strategis ini perlu ditambah secara bertahap dan signifikan. Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 semestinya sudah mulai mencerminkan hal tersebut,”ucapnya.
Dalam komitmen kewilayahan, Fraksi Gerindra turut meminta agar Pemda tidak abai terhadap wilayah-wilayah kecamatan yang memiliki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) lebih rendah. Pemerataan pembangunan menjadi bagian penting dari keadilan sosial.
"Kami berharap tidak ada lagi ketimpangan wilayah. Semua kecamatan, terutama yang masih tertinggal dalam IPM, harus mendapatkan perhatian dan alokasi pembangunan yang layak,”pungkasnya.***
Editor : Andri Yanto
Artikel Terkait
