KUNINGAN,iNEWS.ID–Fraksi PPP-Demokrat DPRD Kabupaten Kuningan menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap 10 program unggulan Kuningan Melesat yang dicanangkan pemerintah daerah.
Hal ini disampaikan Ketua Fraksi PPP-Demokrat, Ali Akbar. Menurutnya, dari 10 program unggulan seperti Ngaji Diri, Gema Sadulur, Jawara Tani, hingga Abdi Negara, masih banyak persoalan mendasar yang perlu diselesaikan oleh pemerintah daerah demi memastikan program berjalan efektif dan tepat sasaran.
"Program Ngaji Diri, misalnya, menghadapi masalah keterlambatan pencairan dana, ketidakjelasan data penerima, hingga besaran insentif yang tidak memadai. Pemerintah daerah perlu menjelaskan secara terperinci sumber pendanaannya agar tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat,”ungkapnya, Sabtu (5/7).
Ia juga mempertanyakan, mekanisme pendataan dan bentuk bantuan dari program Gema Sadulur yang mengklaim akan menyalurkan 25.000 paket bantuan sosial. Menurutnya, pendataan yang tumpang tindih dikhawatirkan akan merusak akurasi penerima manfaat.
Terkait program Rutilahu, Fraksi PPP-Demokrat menilai bantuan dari APBD masih terlalu kecil sehingga tidak bisa menyelesaikan perbaikan rumah sesuai target. "Ini justru membebani masyarakat. Pemerintah harus mencari solusi nyata,”tegasnya.
Dalam program Jawara Tani, Ali Akbar menyoroti masih terjadinya penyimpangan distribusi pupuk subsidi serta harga yang fluktuatif. Ia mendesak agar pemerintah melakukan perbaikan menyeluruh, mulai dari pendataan, distribusi, hingga pengawasan.
Sementara itu, program Someah Ka Semah dinilai belum maksimal akibat belum selesainya revisi RTRW dan RDTR, serta masih lemahnya kesiapan infrastruktur dan tenaga kerja lokal. Fraksinya mendorong adanya Perda yang mengatur kewajiban pembangunan sumur resapan dan lubang biopori, dalam setiap pendirian bangunan guna mengantisipasi bencana hidrologi.
Untuk program Pertama, Fraksi PPP-Demokrat meminta pendataan dan validasi layanan kesehatan dilakukan secara objektif, serta memperhatikan kesejahteraan tenaga kesehatan non-ASN agar bisa memberikan pelayanan yang profesional.
Program Nata Daya juga mendapat perhatian. "Penataan alun-alun desa jangan hanya bersifat monumental, tetapi harus jadi area wisata dan ekonomi. Pemerintah harus menjelaskan skema pendanaannya secara transparan,”ujarnya.
Mengenai Tatapan Jati, program ini dinilai penting untuk mendukung petani cabai dan bawang, namun perlu ditopang oleh kesiapan lahan, kemudahan distribusi, dan stabilisasi harga. Fraksi PPP-Demokrat mempertanyakan langkah konkret yang disiapkan pemda dalam hal ini.
Dalam program Ajeg Timbangan, fraksi menilai perlu kerja ekstra dari pemerintah untuk meningkatkan pendapatan daerah tanpa membebani anggaran belanja secara berlebihan. Inovasi dan efisiensi anggaran menjadi kata kunci.
Adapun untuk Pasar Raya, Ia mengingatkan bahwa kemajuan zaman dan sistem kapitalisasi membuat pelaku UMKM kesulitan bersaing.
"Toko modern menjamur, tapi perhatian pada pelaku usaha kecil dan ekonomi kreatif masih minim. Harus ada pelatihan, bantuan modal, dan perlindungan pasar,”katanya.
Terakhir, pada program Abdi Negara, Fraksi PPP-Demokrat menekankan pentingnya evaluasi kinerja ASN dan peningkatan etos kerja birokrasi melalui uji kompetensi berkala. "Birokrasi harus melayani dengan integritas, bukan sekadar mengatur," tegasnya.
Dengan serangkaian catatan tersebut, Fraksi PPP-Demokrat mendorong pemda untuk mengevaluasi dan memperbaiki pelaksanaan program unggulan agar benar-benar berdampak nyata bagi masyarakat.***
Editor : Andri Yanto
Artikel Terkait
