KUNINGAN,iNEWS.ID–Pemerintah Kabupaten Kuningan mengklaim telah menjalankan sejumlah program strategis dalam 100 hari kerja awal kepemimpinan Bupati Kuningan yang baru. Hal ini disampaikan oleh Asisten Daerah (Asda) II Setda Kuningan, H Deden Kurniawan saat diskusi 100 Hari Dirahmati menuju Kuningan Melesat.
Menurut Deden, tim pemerintah daerah menyusun kriteria capaian 100 hari kerja berdasarkan tiga hal utama: kebutuhan mendesak publik (terutama menjelang lebaran), ketersediaan anggaran dalam APBD, serta realistis dilaksanakan dalam waktu singkat.
"100 hari itu waktu yang sangat terbatas, sehingga program yang dijalankan harus benar-benar terukur dan berdampak,” jelasnya, Senin (2/6).
Sejumlah capaian pun telah terealisasi, seperti keberhasilan mendatangkan bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) berupa tiga unit dump truck dan satu unit beko untuk penanganan sampah.
"Kita sedang dalam kondisi darurat sampah. Bantuan ini sangat membantu operasional di lapangan,”ujarnya.
Selain itu, Pemkab juga telah membangun jembatan penyebrangan bagi anak sekolah yang sebelumnya harus menyeberangi sungai. Proyek ini juga berasal dari bantuan CSR. Di sektor pertanian, Kuningan berhasil mendapatkan bantuan Rp3 miliar dari Kementerian Pertanian.
Hal lain yang menjadi sorotan adalah keberhasilan tim Bupati dalam menegosiasikan kompensasi air dengan pihak Cirebon. "Sebelumnya stagnan tiga tahun, sekarang naik 40 persen,”kata Deden.
Deden juga menyoroti soal efisiensi anggaran. Ia menyebutkan bahwa defisit APBD berhasil ditekan dari Rp113 miliar menjadi Rp25 miliar pada tahun 2025. Namun, kondisi keuangan masih berat karena adanya beban tunda bayar sebesar Rp92 miliar yang merupakan bagian dari utang jangka pendek tahun anggaran 2024.
"Kalau bicara soal utang, jumlahnya bisa mencapai ratusan miliar. Ini menjadi beban besar untuk tahun 2025,”tegasnya.
Langkah efisiensi juga dilakukan dengan merelokasi empat SKPD ke kawasan KIC (Kuningan Islamic Center) di area Setda. Gedung-gedung yang ditinggalkan nantinya akan dialihfungsikan untuk pelayanan publik atau dijajaki kerja sama dengan investor.
Terkait opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK, Deden menyampaikan bahwa opini tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti standar akuntansi, kepatuhan terhadap regulasi, serta sistem pengendalian internal.
"Yang terlibat dalam pertanggungjawaban ini bukan hanya Bupati, tapi juga Sekda, BPKAD, dan Inspektorat,” ungkapnya.
Sementara itu, menyikapi kondisi jalan rusak, Deden menjelaskan bahwa Kabupaten Kuningan memiliki total 771 kilometer jalan, dengan 144 kilometer dalam kondisi rusak berat. Ia mengakui bahwa perbaikan seluruh jalan tidak mungkin selesai dalam waktu 100 hari.
"Untuk membangun 1 kilometer jalan mantap itu butuh Rp2 miliar. Kalau kita punya 200 kilometer jalan rusak, kita butuh Rp400 miliar. Sedangkan saat ini yang kita hadapi adalah utang,” ujarnya.
Kendati demikian, Deden memastikan pihaknya tengah mengupayakan perbaikan jalan melalui skema pendanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bantuan Keuangan Khusus (BKK).
"Kondisi tunda bayar yang kita hadapi sekarang disebabkan oleh beban belanja yang lebih besar dari pendapatan. Ini jadi tantangan utama yang harus diselesaikan," pungkasnya.***
Editor : Andri Yanto
Artikel Terkait
