"Secara keseluruhan, jaminan kesehatan di Kabupaten Kuningan telah menjangkau hampir 99 persen dari total penduduk. Namun, tingkat keaktifan peserta saat ini masih berada di angka 73,1 persen. Kami menargetkan minimal bisa mencapai 80 persen dalam waktu dekat,” ujarnya, Jumat (30/5).
Ia menambahkan, upaya ini penting sebagai bentuk perlindungan sosial bagi masyarakat kurang mampu, sekaligus mengurangi beban biaya kesehatan yang kerap menjadi kendala utama dalam mengakses layanan medis.
Bupati Kuningan, Dr Dian Rachmat Yanuar menegaskan bahwa kesehatan adalah hak dasar setiap warga negara, dan negara wajib hadir untuk memenuhinya.
"Kartu BPJS ini bukan sekadar selembar kartu, tapi merupakan jembatan harapan bagi keluarga kita semua. Kami ingin memastikan bahwa di manapun warga Kuningan berada, mereka punya akses yang setara terhadap layanan kesehatan,”tegasnya.
Tak hanya fokus pada jaminan kesehatan, Bupati juga menyoroti masalah stunting yang masih menjadi tantangan serius di sejumlah desa. Untuk itu, Pemkab akan melakukan evaluasi kinerja desa dalam penanganan stunting setiap semester.
"Desa-desa dengan kinerja terbaik akan mendapat penghargaan dan uang pembinaan. Sementara desa dengan penanganan paling buruk akan dimintai pertanggungjawaban langsung oleh dinas terkait dan puskesmas setempat,” tandasnya.
Bupati Dian berharap langkah-langkah konkret ini bisa membawa perubahan nyata dalam mewujudkan masyarakat Kuningan yang sehat, kuat, dan sejahtera.
"Kita ingin ada kabar baik dari program ini. Kabar baik bahwa Kuningan sehat, rakyatnya terlindungi, dan masa depan anak-anak kita lebih terjamin,”pungkasnya.***
Editor : Andri Yanto
Artikel Terkait
