"Penataan dan pengelolaan aset belum optimal. Jadi manajemen dan pengelolaan aset harus lebih baik, sehingga tidak menjadi temuan catatan dalam LHP BPK. Sebagai contoh kejadian sengketa lahan yang terjadi di beberapa tempat belakangan ini, agar tidak terulang lagi,”tandasnya, Kamis (8/5).
Tak hanya itu, pihaknya mengungkapkan bahwa permasalahan gagal bayar atau tunda bayar dalam beberapa tahun terakhir menjadi sorotan utama DPRD. Menurutnya, hal tersebut terjadi akibat lemahnya pengelolaan anggaran kas daerah oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
"Gagal bayar bukan hal sepele. Ini mencerminkan lemahnya tata kelola keuangan daerah. DPRD meminta agar dilakukan pembenahan total agar permasalahan ini tidak terulang,”ujarnya.
Editor : Andri Yanto
Artikel Terkait
