KUNINGAN,iNEWS.ID–Gelombang penyegaran birokrasi di lingkungan pemerintah daerah, pasca Pilkada Kuningan mulai jadi perbincangan publik. Rotasi, mutasi, dan promosi pejabat dari eselon II hingga eselon IV disebut sebagai keniscayaan, terlebih banyak jabatan kosong akibat pensiun.
Namun, pengamat kebijakan publik Sujarwo mengingatkan agar proses tersebut tidak menjadi ajang balas budi politik yang mengabaikan prinsip meritokrasi. Ia menyoroti potensi penyalahgunaan kewenangan oleh kepala daerah baru, dalam mendistribusikan jabatan birokrasi berdasarkan loyalitas politik.
"Harus diingat, jabatan publik bukan hadiah politik. Jika promosi jabatan hanya diberikan pada mereka yang dianggap berjasa memenangkan pasangan tertentu saat pilkada, maka birokrasi akan menjadi alat kekuasaan, bukan pelayan publik,”tegas Sujarwo, Kamis (10/04)
Editor : Andri Yanto
Artikel Terkait
