"Kita sudah bahas langkah-langkah yang akan diambil, termasuk soal APBD 2025 yang harus mendukung program 100 hari kerja pertama bupati dan wakil bupati terpilih. Komunikasi antara TAPD dengan kepala daerah sangat penting, agar visi-misi mereka terwujud dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,”kata Yudi Budiana, Jumat (3/1).
"Karena apa, karena yang akan melaksanakan pemerintahan pasca pelantikan adalah bupati terpilih. Tentunya dihadapkan pada program-program yang harus dilaksanakan sesuai dengan visi misi yang telah dipersiapkan," sambungnya.
Oleh sebab itu, lanjutnya, tentu harus ada komunikasi antara TAPD dengan bupati dan wakil bupati terpilih. sehingga program-program bisa berjalan, terutama juga ada komitmen dari bupati dan wakil bupati terpilih terkait dengan 100 hari kerja pertama.
"Bagaimana ini bisa memberikan dampak dan manfaat kepada masyarakat Kuningan. Sehingga apa yang diharapkan oleh masyarakat ini bisa dirasakan dalam waktu 100 hari kerja pertama," ucapnya.
Ia juga menyoroti isu gagal bayar yang disebut sebagai warisan dari pemerintahan sebelumnya. Menurutnya, keterbukaan antara legislatif dan eksekutif menjadi kunci dalam menyelesaikan masalah ini.
"Harus ada kejujuran dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Jangan sampai legislatif tidak tahu kondisi keuangan sebenarnya,”katanya.
Dirinya berharap, mudah-mudahan dengan kepemimpinan baru nanti, sudah dapat diprediksi mana-mana yang harus dituntaskan.
"Bagi saya, tentunya ini harus ada komitmen antara eksekutif dan legislatif harus ada keterbukaan dan kejujuran. Jangan sampai seolah-olah, legislatif tidak paham dan tidak tahu terkait dengan kondisi keuangan daerah. Selama ini mungkin bagi dewan uang itu ada saja, padahal kondisinya sudah defisit," tandasnya.
Editor : Andri Yanto
Artikel Terkait
