Sebagai langkah konkret, Komisi IV juga melakukan pertemuan dengan Dinas Kesehatan Kuningan. Pertemuan ini bertujuan untuk menggali kendala yang dihadapi dalam meningkatkan angka aktivasi BPJS.
"Kami ingin tahu apa yang menghambat masyarakat mengaktifkan BPJS mereka. Sinkronisasi data antara Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan juga harus diperbaiki, terutama terkait Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Ini penting agar hak masyarakat atas layanan kesehatan bisa benar-benar terpenuhi," katanya.
Ia juga menyoroti lemahnya koordinasi antarlembaga, dan perlunya intervensi pemerintah daerah dalam memastikan program kesehatan berjalan efektif. "Sinkronisasi data adalah kunci. Jika DTKS tidak akurat, masyarakat yang berhak justru terabaikan," terangnya.
Sebagai Anggota DPRD dari partai pendukung pemerintahan, Nurcholis berharap visi dan misi Bupati terpilih dapat memberikan perhatian lebih terhadap sektor kesehatan. "Kami menerima banyak aduan dari masyarakat soal sulitnya mendapatkan layanan kesehatan. Ini menjadi tanggung jawab kami untuk memastikan ada perubahan," ujarnya.
Di sisi lain, Nurcholis juga mengimbau masyarakat untuk lebih proaktif dalam menjaga kesehatan, terutama di tengah musim hujan yang rawan penyakit. "Pola hidup bersih dan sehat harus menjadi kebiasaan. Namun, pemerintah juga harus memastikan akses kesehatan dapat diandalkan," tutupnya.***
Editor : Andri Yanto
Artikel Terkait
