KUNINGAN,iNewsKuningan.id–Komisi IV DPRD Kuningan menyoroti rendahnya angka aktivasi BPJS Kesehatan di Kabupaten Kuningan, Jabar. Meski 90 persen masyarakat telah terdaftar sebagai peserta BPJS, hanya sekitar 70 persen yang terdaftar aktif.
Situasi ini memicu kekhawatiran terkait akses layanan kesehatan, khususnya bagi masyarakat menengah ke bawah. Hal ini terungkap dalam rapat internal Komisi IV yang membahas isu sektor kesehatan, termasuk efektivitas program BPJS.
Anggota Komisi IV DPRD Kuningan, Nurcholis Mauludin Syah mengungkapkan, bahwa rendahnya aktivasi ini berdampak langsung pada kemampuan masyarakat mengakses layanan kesehatan.
"BPJS Kesehatan sangat penting, terutama di musim hujan seperti sekarang. Banyak warga jatuh sakit, tetapi karena kepesertaan BPJS tidak aktif, mereka kesulitan mendapatkan layanan. Negara harus hadir untuk memastikan kebutuhan dasar kesehatan terpenuhi," tegasnya, Jumat (20/12).
Ia menegaskan, permasalahan BPJS bukan sekadar soal teknis, tetapi juga melibatkan ketimpangan kebijakan dan kendala di lapangan. Contoh kasus yang ditemuinya langsung, termasuk penyakit yang tidak ditanggung BPJS dan kepesertaan yang dinonaktifkan karena alasan administrasi.
"Saya menemukan kasus pasien yang tidak ditanggung karena dianggap berpenghasilan UMR, padahal realitanya mereka tetap kesulitan. Ini menunjukkan ada celah yang perlu diperbaiki dalam sistem BPJS," ungkapnya.
Editor : Andri Yanto
Artikel Terkait
