KUNINGAN,iNewsKuningan.id - Pemerintah daerah berkomitmen untuk meminimalisir terjadinya tunda bayar dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Kuningan, Jabar. Hal ini disampaikan saat rapat paripurna di Gedung DPRD Kuningan, kaitan dengan Jawaban Bupati terhadap PU Fraksi-fraksi DPRD Kuningan soal Perubahan RAPBD TA 2024, Senin (12/8).
Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Kuningan, Nuzul Rachdy. Hadir pula Pj Sekda Kuningan Dr A Taufik Rohman, Pimpinan SKPD hingga unsur Forkopimda Kuningan dan para Anggota DPRD Kuningan.
Pada kesempatan itu, Pj Bupati Kuningan Raden Iip Hidajat menyampaikan, apresiasi atas saran dan pendapat dari semua fraksi di DPRD Kuningan. Misalkan kepada Fraksi PPP, Ia sepakat terkait pentingnya pengelolaan keuangan daerah yang lebih cermat.
Menurutnya, komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif sangat diperlukan untuk meminimalisir terjadinya tunda bayar dalam pengelolaan keuangan daerah.
"Pemerintah Daerah senantiasa berupaya meningkatkan penerimaan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Namun, dalam penetapan target, kami selalu menggunakan perumusan berdasarkan potensi daerah," ujar Raden Iip Hidajat.
Ia juga menjelaskan bahwa dalam Perubahan RAPBD TA 2024, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) telah disesuaikan berdasarkan hasil analisis terhadap capaian realisasi APBD Semester I tahun 2024. Misalnya, target hasil penjualan Barang Milik Daerah sebesar Rp700 juta hingga Juni 2024 telah mencapai Rp341,30 juta.
Pj Bupati juga mengungkapkan penurunan perolehan bagian laba untuk Pemerintah Daerah dari beberapa perusahaan daerah. Bagian laba dari PDAM Tirta Kemuning sebesar 55 persen dari laba bersih tahun 2023 hanya mencapai Rp2,32 miliar, sementara dari Bank Kuningan sebesar Rp1,41 miliar.
Sementara itu, dari Bank BJB, Pemerintah Kabupaten Kuningan yang memiliki saham 30,64 juta lembar menerima total Rp2,91 miliar.
"Dalam hal ini, kami mengapresiasi naiknya target dari sektor retribusi daerah. Kami akan terus berusaha untuk meningkatkan kontribusi dari berbagai sektor lainnya," tambahnya.
Pihaknya juga membahas mengenai Perubahan RAPBD TA 2024, termasuk adanya tambahan alokasi belanja yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Provinsi. Alokasi ini, antara lain, akan digunakan untuk peningkatan kesejahteraan guru bantu di SD terpencil, simulasi edukasi bencana, pelatihan vokasi, serta pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM).
Selain itu, anggaran belanja bantuan sosial yang mengalami penambahan sebesar Rp318 juta, akan dialokasikan untuk berbagai keperluan kelompok sasaran guna membantu masyarakat yang membutuhkan.
"Kami berharap bantuan sosial ini dapat mengurangi dampak sosial-ekonomi yang dialami oleh masyarakat," ucapnya.
Menanggapi pernyataan terkait aset daerah, Pj Bupati menegaskan pentingnya penertiban dan pengelolaan aset daerah secara profesional.
"Kami akan segera melakukan inventarisasi menyeluruh terhadap seluruh aset daerah, dan memperkuat sistem pengelolaan dengan memanfaatkan teknologi informasi agar lebih transparan dan efisien," tegasnya.
Dirinya juga sepakat bahwa keterbatasan anggaran harus dijadikan dorongan, untuk melakukan inovasi dan mencari sumber pendanaan baru. Ia berjanji akan terus berupaya mengoptimalkan sumber pendanaan lain di luar APBD Kuningan, baik dari APBN maupun APBD Provinsi melalui bantuan keuangan.
Di penghujung pernyataannya, Raden Iip menekankan bahwa target di sisa tahun ini menjadi prioritas utama, mengingat realisasi anggaran pada semester pertama yang masih di bawah 50 persen. "Segala daya dan upaya tengah dilakukan untuk pencapaian yang maksimal di sisa tahun ini," ujarnya.
Pj Bupati Kuningan juga menegaskan komitmennya, untuk terus berupaya menyelamatkan dan mengoptimalkan perusahaan daerah yang saat ini belum memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah, seperti pada sektor pariwisata yang menjadi basis utama bisnisnya.
"Dengan langkah-langkah yang kami ambil, kami berharap dapat memenuhi harapan masyarakat, dan memastikan bahwa aset daerah dikelola dengan cara yang paling bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah," terangnya.
Pihaknya apresiasi upaya dari setiap fraksi yang ikut mengontrol serta mengevaluasi kinerja setiap SKPD di Kuningan, agar tetap bisa mencapai target yang direncanakan.
"Kami juga memiliki harapan yang sama, bahwa kejadian tunda bayar bisa diminimalisir," pungkasnya.(*)
Editor : Andri Yanto
Artikel Terkait
