Fraksi PPP juga tidak bosan mengingatkan pemerintah daerah, untuk segera menertibkan seluruh aset daerah dan mengelolanya secara profesional, agar bisa menjadi sumber pendapatan asli daerah yang efektif.
"Jangan sampai aset daerah disalahgunakan oleh oknum yang merugikan negara," tegasnya.
Lebih lanjut, Fraksi PPP menyampaikan bahwa kondisi keuangan pemerintah daerah yang saat ini mengalami banyak masalah, tidak boleh menjadi alasan untuk tidak melakukan langkah-langkah inovatif.
"Ini adalah momen untuk menunjukkan kreativitas dan membalikkan keadaan menjadi lebih baik," ujarnya.
Fraksi PPP menekankan agar di sisa waktu tahun 2024, seluruh target prioritas dapat terlaksana, mengingat realisasi anggaran semester pertama masih di bawah 50 persen. Fraksi PPP juga meminta penjelasan mengenai kontribusi PDAU terhadap peningkatan PAD, khususnya dalam Perubahan APBD 2024.
Selain itu, Fraksi PPP menyarankan agar pemerintah daerah terus memaksimalkan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah pusat serta provinsi, terkait optimalisasi Dana Alokasi Khusus. Sehingga program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Kuningan dapat berjalan maksimal.
"Fraksi PPP akan terus mengontrol dan mengevaluasi kinerja setiap SKPD di Kabupaten Kuningan, agar target yang direncanakan bisa tercapai dan permasalahan gagal bayar tidak terulang kembali," tutupnya.(*)
Editor : Andri Yanto
Artikel Terkait
