KUNINGAN,iNewsKuningan.id - Fraksi PKS DPRD Kuningan, Jabar, menekankan pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi terhadap pengeluaran daerah, demi mengurangi atau menghapus pengeluaran yang tidak produktif dan tidak memberikan nilai tambah signifikan.
Hal ini disampaikan oleh Juru Bicara Fraksi PKS, Kang Yaya, yang menekankan pentingnya peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan anggaran daerah.
"Setiap pengeluaran harus bisa dipertanggungjawabkan dan tepat sasaran," kata Kang Yaya, Rabu (7/8).
"Dengan demikian, kita memastikan bahwa anggaran digunakan secara transparan dan akuntabel," imbuhnya.
Fraksi PKS mencatat bahwa dalam Perubahan RAPBD Tahun Anggaran 2024, alokasi anggaran Delanja Daerah mencapai Rp 3,112 triliun. Anggaran ini terinci untuk Belanja Operasi sebesar Rp 2,244 triliun, Belanja Modal sebesar Rp 359,227 miliar, Belanja Tak Terduga sebesar Rp 11,5 miliar, dan Belanja Transfer sebesar Rp 496,979 miliar.
"Kenaikan alokasi anggaran belanja sebesar Rp 131,464 miliar dari alokasi belanja sebelum perubahan menunjukkan, bahwa pemerintah daerah masih belum efisien dalam penggunaan anggaran. Kenaikan anggaran belanja yang tinggi dan boros ini harus menjadi perhatian serius," tandasnya.
Fraksi PKS mengusulkan beberapa langkah efektif untuk diambil oleh pemerintah daerah dalam mengelola anggaran. Beberapa di antaranya melakukan analisis mendalam untuk mengidentifikasi kebutuhan utama daerah seperti infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
"Kemudian fokus pada program prioritas, alokasikan anggaran lebih banyak pada program dan proyek yang memberikan dampak besar dan langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Libatkan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses perencanaan, untuk memastikan kebutuhan dan prioritas mereka tercermin dalam anggaran," ungkapnya.
Pihaknya juga meminta, agar pemda melakukan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Lalu evaluasi program secara berkala terhadap program dan proyek, untuk memastikan anggaran digunakan secara efisien dan efektif.
"Hentikan atau alihkan anggaran dari program atau proyek yang tidak memberikan hasil yang diharapkan. Publikasikan laporan keuangan dan anggaran secara terbuka, sehingga masyarakat dapat memantau penggunaan anggaran," bebernya.
Pihaknya menekankan pula, agar melakukan audit secara rutin oleh lembaga internal dan eksternal untuk memastikan tidak ada penyelewengan anggaran. Diharapkan, langkah-langkah itu dapat membantu dalam mengelola anggaran secara lebih efektif dan efisien, sehingga dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.(*)
Editor : Andri Yanto
Artikel Terkait
