Pemerintah Pusat Bakal Salurkan Dana PIP bagi Anak TK di Tahun 2026

KUNINGAN,iNEWS.ID - Pemerintah pusat kian menegaskan komitmennya terhadap penguatan pendidikan usia dini. Salah satunya dengan kebijakan perluasan PIP hingga jenjang TK di tahun 2026, Senin (22/12).

Pemerintah berharap tidak ada lagi anak yang tertinggal akses pendidikannya sejak usia dini, sekaligus memperkuat fondasi sumber daya manusia Indonesia di masa depan.

Baca Juga

Wajib Belajar 13 Tahun, Mendikdasmen Targetkan Setiap Desa Miliki TK

Hal ini terungkap, saat kunjungan kerja ke Kuningan, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) RI, Prof Dr Abdul Mu'ti MEd di Kuningan, Jabar.

Kebijakan ini menjadi bagian dari dukungan konkret pemerintah terhadap program Wajib Belajar 13 Tahun yang dicanangkan Presiden. Selama ini, PIP hanya menyasar peserta didik jenjang SD, SMP, hingga SMA/SMK. Ke depan, sebanyak ratusan ribu anak TK di seluruh Indonesia akan menerima bantuan pendidikan sebesar Rp450.000 per tahun.

"Selama ini perhatian terhadap pendidikan usia dini lebih banyak pada aspek fisik, seperti pembangunan gedung, toilet, atau alat peraga edukatif. Mulai 2026, pemerintah juga memberikan bantuan langsung melalui PIP untuk anak-anak TK. Ini bukti nyata bahwa pendidikan usia dini menjadi prioritas utama,”tegas Abdul Mu'ti.

Menurutnya, peningkatan kualitas pendidikan tidak hanya menyasar peserta didik, tetapi juga tenaga pendidik. Pemerintah menyiapkan akses beasiswa pendidikan S1 dan D4 bagi guru-guru TK dan SD, guna meningkatkan kompetensi dan profesionalisme mereka.

Sejalan dengan pernyataan Mendikdasmen, Direktur PAUD Kemendikdasmen, Dr Nia Nurhasanah menekankan, pentingnya pembangunan pendidikan yang terintegrasi dengan kesejahteraan masyarakat dan mutu pembelajaran. Revitalisasi sarana pendidikan dengan pola swakelola menjadi pendekatan holistik yang kini didorong kementerian.

"Melalui pola swakelola, sekolah dapat membeli bahan bangunan langsung dari toko material di sekitar lingkungan sekolah. Dana bantuan pemerintah tidak hanya membangun fisik sekolah, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal,”ujarnya.

Menurutnya, keterlibatan tukang bangunan, pengrajin, dan pekerja lokal dalam program revitalisasi sekolah menjadikan kebijakan pendidikan sebagai stimulus nyata bagi perekonomian masyarakat sekitar.***

Editor : Andri Yanto