Kondisi Keuangan Tertekan, Bupati Bakal Potong Uang TPP ASN 30 Persen

KUNINGAN,iNEWS.ID–Bupati Kuningan, Dr H Dian Rachmat Yanuar, memastikan akan memberlakukan kebijakan pemotongan TPP bagi ASN di lingkungan Pemkab Kuningan, Jabar. Pemotongan tersebut diperkirakan berada di kisaran 20 hingga 30 persen.

Keputusan ini, menurut Bupati Dian, diambil sebagai langkah efisiensi dan realokasi anggaran menyusul kondisi keuangan daerah yang tengah tertekan.

Baca Juga

Perbaiki Kualitas Layanan, PKS Dorong Pemprov Jabar Ambil Alih Kelola RSUD Linggajati

"TPP itu pada dasarnya diberikan jika kondisi keuangan daerah memungkinkan. Saat ini kita menghadapi situasi sulit, bukan hanya Kuningan, tapi juga kabupaten dan kota lain. Selain utang tunda bayar yang harus segera diselesaikan, pemerintah pusat juga mengumumkan adanya pemotongan Dana Alokasi Umum,”ujarnya, Senin (11/8).

Bupati menyebut, hingga saat ini sekitar 70 persen utang tunda bayar sudah berhasil diselesaikan. Namun, langkah penghematan tetap harus dilakukan agar tidak terjadi gagal bayar di tahun anggaran berikutnya.

"Kita sudah diskusi dengan Banggar DPRD. Insya Allah, gagal bayar tidak boleh terulang di Kuningan,”tegasnya.

Baca Juga

Dana Transfer Berkurang, Wacana Pemotongan TPP ASN di Kuningan Mencuat

Dia menegaskan, kebijakan pemotongan TPP bersifat sementara dan diharapkan dapat dipulihkan kembali pada tahun 2026, seiring membaiknya kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Saya minta semua pihak berpikir realistis. TPP bukanlah hak mutlak, melainkan bentuk apresiasi pemerintah kepada ASN yang berkinerja baik, sesuai kemampuan keuangan daerah,”katanya.

Ia juga mengungkapkan, rencana perubahan skema pemberian TPP yang selama ini diberikan secara flat menjadi berbasis kinerja. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan disiplin dan pelayanan kepada masyarakat.

Baca Juga

Perubahan APBD 2025 Kuningan Ditetapkan, Ketergantungan pada Dana Transfer Masih Tinggi

"Maaf ya, selama ini ada yang rajin dan tidak rajin, TPP-nya sama. Ke depan, saya akan memberikan apresiasi lebih kepada ASN yang benar-benar berkinerja baik. Ini sebagai bentuk akuntabilitas kepada masyarakat,”jelasnya.

Kebijakan pemotongan TPP ini, lanjutnya, juga bertujuan menjaga agar program-program prioritas untuk masyarakat tidak terabaikan.

"Saya tidak mau anggaran untuk perbaikan jalan atau pelayanan publik, malah habis untuk membayar tunda bayar. Akhir Agustus ini kita mulai perbaikan jalan. Jadi mohon kesadaran positif dari rekan-rekan ASN, ini demi kepentingan bersama,”pungkasnya.***

Editor : Andri Yanto