Mantan Legislator PKS Berseberangan dengan Fraksi PKS Soal RSUD Linggajati

KUNINGAN,iNEWS.ID–Usulan Fraksi PKS DPRD Kabupaten Kuningan agar pengelolaan RSUD Linggajati diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat ternyata tidak sepenuhnya mendapat sambutan positif, bahkan dari kalangan yang pernah berada di tubuh Fraksi PKS sendiri.

Mantan legislator PKS, Ikhsan Marzuki, justru mengkritik keras langkah tersebut dan menilai penyerahan aset strategis itu berpotensi melemahkan kedaulatan daerah dalam sektor kesehatan.

Baca Juga

Lemahnya Implementasi Hasil Musrenbang, PKS: Jangan Jadikan Musrenbang Hanya Seremonial

Menurutnya, usulan tersebut memang lahir dari niat meningkatkan mutu layanan di tengah keterbatasan fiskal daerah. Namun penyerahan penuh kepada Pemprov berpotensi membuat Pemkab kehilangan kendali atas aset strategis, arah kebijakan, hingga pengembangan SDM dan penentuan tarif layanan.

"Kalau diserahkan ke Provinsi, tetap terbuka kemungkinan Pemprov melibatkan investor pihak ketiga. Bedanya, posisi Pemda Kuningan jadi lemah, bahkan bisa hilang sama sekali dalam pengambilan keputusan,”tegas Ikhsan Marzuki yang juga Inisiator Gerakan KITA dalam keterangan persnya, Sabtu (9/8).

Ia mencontohkan pengalaman Waduk Darma, yang setelah diambil alih Pemprov memang menghasilkan pendapatan lebih besar. Tetapi manfaat ekonominya lebih banyak dinikmati investor dan provinsi, bukan daerah.

Baca Juga

Fraksi PKS Beberkan Temuan BPK, Desak soal Transparansi Belanja Daerah

Ia mengingatkan bahwa masalah di RSUD Linggajati memang kompleks. Mulai dari status lahan yang masih atas nama Pemerintah Desa Bandorasa Wetan, minimnya dokter spesialis, sarana-prasarana yang tertinggal dibanding rumah sakit sekitar, hingga keterbatasan anggaran pengembangan akibat tekanan fiskal daerah.

Meski begitu, Ikhsan menilai menyerahkan pengelolaan bukanlah solusi jangka panjang. Sebaliknya, ia mendorong Pemda untuk tetap memegang kendali sambil membuka peluang kerja sama strategis.

Ia menawarkan sejumlah opsi, seperti skema Public-Private Partnership melalui Build-Operate-Transfer (BOT), Kerja Sama Operasi (KSO), atau Management Contract, yang memungkinkan keterlibatan pihak swasta tanpa melepas kepemilikan.

Baca Juga

DPW PKS Jabar Terima Usulan Sejumlah Nama Calon Ketua PKS Kuningan

Selain itu, ia merekomendasikan penyelesaian status lahan melalui hibah atau pembelian bertahap, optimalisasi status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) agar lebih mandiri secara finansial. Mengundang dukungan donor internasional seperti WHO, USAID, atau CSR perusahaan farmasi, hingga menggandeng perguruan tinggi untuk menjadikan RSUD Linggajati sebagai rumah sakit pendidikan.

"Justru di saat krisis seperti ini, Pemda harus membuktikan kemampuannya mengelola institusi publik strategis. Sarana kesehatan dan pendidikan adalah pilar kemajuan. Kalau setiap krisis kita menyerah, bagaimana kita belajar dan tumbuh?”tandasnya.

Dirinya juga mengajak semua pihak, termasuk DPRD, Pemda, organisasi profesi kesehatan, dan masyarakat sipil, untuk duduk bersama merumuskan roadmap transformasi RSUD Linggajati, mendorong inovasi tata kelola, serta mencari sumber pendanaan alternatif.

Baca Juga

PKS Jabar Ingatkan Pemerintahan Dian-Tuti, Gagal Bayar Jangan Sampai Terulang

"RSUD Linggajati ini rumah sakit rakyat. Milik dan untuk warga Kuningan. Krisis ini jangan dijadikan alasan melepasnya, tapi momentum untuk membangkitkannya,”pungkasnya.***

Editor : Andri Yanto