Dana Transfer Berkurang, Wacana Pemotongan TPP ASN di Kuningan Mencuat

KUNINGAN,iNEWS.ID–Wacana pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN di lingkungan Pemda Kuningan mencuat, usai penetapan Perubahan APBD 2025.

Kebijakan ini diduga digulirkan sebagai imbas dari berkurangnya dana transfer dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi, yang menyebabkan tekanan berat pada postur keuangan daerah.

Baca Juga

TPP ASN Masih Dipotong 20 Persen, Pj Sekda Kuningan Tegaskan Kondisi Fiskal Tak Sehat

Meski langkah tersebut diprediksi akan memantik nada-nada sumbang dari kalangan ASN yang terdampak langsung, Pemda Kuningan tampaknya tidak memiliki banyak pilihan.

"Di tengah keterbatasan fiskal dan tuntutan untuk menjaga jalannya roda pemerintahan serta pembangunan, langkah pemotongan TPP menjadi opsi pahit yang harus diambil, meskipun tidak populer," ujar Pengamat Kebijakan Publik, Sujarwo dalam keterangan persnya, Kamis (7/8).

Menurutnya, keputusan tersebut mencerminkan betapa seriusnya tantangan keuangan daerah di bawah kepemimpinan Dian-Tuti pada tahun pertama mereka menjabat. Namun agar kebijakan itu tidak menimbulkan kecemburuan sosial di internal birokrasi, perlu ada keberanian dari pemegang kebijakan untuk memangkas juga pos-pos anggaran lain yang bersumber dari APBD.

Baca Juga

Kondisi Keuangan Tertekan, Bupati Bakal Potong Uang TPP ASN 30 Persen

"Misalnya, potong juga anggaran Pokir (pokok pikiran) DPRD yang selama ini mendapat alokasi besar. Kalau hanya TPP yang dipotong, sementara anggaran politis tetap aman, itu bisa menimbulkan ketimpangan dan rasa tidak adil," tandasnya.

Ia beranggapan, penghematan anggaran seharusnya dilakukan secara menyeluruh dan menyentuh seluruh elemen yang menikmati belanja daerah, bukan hanya birokrat. Terlebih dalam beberapa tahun terakhir, pos Pokir DPRD kerap menjadi sorotan karena nilainya yang signifikan.

Mengenai besaran pemotongan TPP yang akan diberlakukan, ia menyebutkan bahwa hal tersebut memang belum final. Namun apapun nilainya, ia meragukan efektivitasnya dalam menutup defisit anggaran secara signifikan.

Baca Juga

Duel TPP vs Pokir: Fraksi Golkar Kuningan Beri Pencerahan Soal Anggapan Miring

"Pemotongan TPP ini hanya akan menjadi tambal sulam. Nilainya tidak akan sebanding dengan kebutuhan riil. Tapi setidaknya ini bisa menjadi simbol bahwa birokrasi ikut berkontribusi dalam masa sulit," katanya.

Ia juga mengingatkan agar Pemkab Kuningan tidak menjadikan kebijakan ini sebagai langkah jangka panjang. Menurutnya, efisiensi harus diimbangi dengan strategi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), perbaikan manajemen belanja, dan transparansi pengelolaan anggaran.

"Kalau tidak, APBD akan terus dihantui krisis struktural yang berulang tiap tahun, dan akhirnya pembangunan stagnan karena hanya sibuk menutup lubang anggaran,”pungkasnya.***

Editor : Andri Yanto