Warga di Kuningan Keluhkan Soal Keterbatasan Pupuk Subsidi hingga Jalan Rusak

KUNINGAN,iNEWS.ID–Selama masa reses di Dapil Jabar 13, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PAN, Toto Suharto SFarm Apt menyerap beragam aspirasi masyarakat, khususnya Kabupaten Kuningan. Isu utama yang banyak dikeluhkan warga berkaitan dengan sektor pertanian, infrastruktur jalan, hingga pemberdayaan ekonomi desa.
"Selama reses yang saya jalankan, memang keluhan soal pertanian paling banyak disampaikan, khususnya soal keterbatasan pupuk bersubsidi. Masyarakat merasa kesulitan mendapatkannya,”ujarnya saat ditemui usai menjaring aspirasi warga di Desa Lengkong, Kecamatan Garawangi.
Menurutnya, pemerintah memang tidak mungkin menanggung seluruh kebutuhan pupuk secara subsidi, karena ada keterbatasan kuota. Namun demikian, ia berkomitmen untuk terus memperjuangkan agar distribusi pupuk subsidi bisa lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan para petani.
Selain pupuk, keluhan lain yang tak kalah dominan adalah soal kerusakan jalan. Warga mengeluhkan buruknya kondisi jalan baik jalan lingkungan, jalan kabupaten, hingga jalan provinsi.
"Ini aspirasi yang sangat nyata dirasakan masyarakat. Maka kami akan sampaikan dalam rapat-rapat di DPRD Jabar agar bisa ditindaklanjuti. Skala prioritas pembangunan akan kami kaji, baik itu untuk sektor infrastruktur, pendidikan, maupun kesehatan,”ucapnya, Sabtu (26/7).
Politisi asal Kuningan ini juga menyoroti, pentingnya pemberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui optimalisasi Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih). Menurutnya, koperasi ini bukan sekadar program, tetapi merupakan salah satu motor penggerak ekonomi desa jika dikelola dengan baik.
"Bayangkan jika di satu desa seperti Lengkong yang memiliki sekitar 7.000 penduduk, minimal 3.000 orang berbelanja kebutuhan sehari-hari di koperasi. Maka omset koperasi bisa tinggi, dan dampaknya akan kembali ke masyarakat,”jelasnya.
Ia mencontohkan pengembangan Kopdes Merah Putih yang sukses di Klaten, Jawa Tengah, yang kini menjadi inspirasi nasional. Bahkan, koperasi bisa dikembangkan untuk menjual gas LPG, menyediakan pupuk, hingga mendukung kebutuhan dasar masyarakat desa.
"Inilah konsep ekonomi kerakyatan yang sejalan dengan visi pemerintahan Presiden Prabowo. Melalui Kopdes Merah Putih, desa bisa mandiri secara ekonomi dan pada akhirnya berdampak terhadap peningkatan APBDes,” tambahnya.
Dia menegaskan, semua aspirasi yang diserap selama reses ini akan dicatat dan diperjuangkan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan masing-masing wilayah, termasuk Kuningan, Ciamis, Kota Banjar, dan Pangandaran.
"Saya ini dipilih rakyat, maka sudah jadi sumpah dan janji saya untuk memperjuangkan aspirasi rakyat sebaik-baiknya,”pungkasnya.***
Editor : Andri Yanto