Perubahan APBD 2025, Fraksi PPP-Demokrat Soroti Defisit dan Temuan BLUD

KUNINGAN,iNEWS.ID–Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Demokrat (PPP-Demokrat) DPRD Kabupaten Kuningan, Jabar, memberikan catatan kritis terhadap rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Pandangan itu disampaikan Ketua Fraksi PPP-Demokrat, Ali Akbar, dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Kuningan, Selasa (22/7).

Baca Juga

PAN-NasDem Kritisi Belanja Seremonial dan Dinas: Prioritas Masyarakat Belum Terpenuhi

Ali Akbar menyoroti bahwa meskipun terdapat penambahan pada pos PAD dalam dokumen KUA PPAS Perubahan 2025, langkah tersebut bukanlah bentuk peningkatan kinerja pendapatan, melainkan hasil dari proses rasionalisasi. Artinya, target PAD hanya disesuaikan dengan kemampuan realisasi riil yang dimiliki masing-masing SKPD.

"Namun ironisnya, dalam pos belanja daerah justru terjadi penambahan yang jauh lebih besar, sehingga mengakibatkan asumsi defisit anggaran mencapai lebih dari Rp93 miliar. Ini berpotensi menimbulkan risiko fiskal yang serius bagi daerah," tandas Politisi PPP Kuningan tersebut.

Fraksi PPP-Demokrat menilai, secara normatif, penyesuaian target PAD seharusnya diiringi dengan pengendalian belanja secara selektif dan berbasis urgensi agar ketimpangan antara pendapatan dan pengeluaran tidak terlalu mencolok.

Baca Juga

APBD Perubahan, Fraksi Gerindra Soroti Risiko Gagal Bayar dan Utang Daerah

"Idealnya, belanja daerah juga dikaji ulang dan dipilah berdasarkan skala prioritas. Jangan sampai defisit membengkak tanpa perhitungan yang matang," terangnya.

Tak hanya menyoroti postur anggaran, Ali Akbar juga mengangkat temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengelolaan keuangan di RSUD 45 Kuningan tahun 2024, khususnya menyangkut dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Dalam laporan BPK, ditemukan indikasi penyalahgunaan dana BLUD senilai Rp4,198 miliar.

"Walaupun sudah diklarifikasi oleh Direktur RSUD 45 bahwa persoalan itu hanya bersifat administratif dan klaim, Fraksi PPP-Demokrat tetap mendorong agar temuan tersebut ditindaklanjuti secara serius. Jangan sampai menjadi preseden buruk dan terulang kembali di masa mendatang," tegasnya.

Baca Juga

Politisi NasDem Tekankan Pengawasan Anggaran Diperkuat, Hindari Utang Pemda Terulang

Lebih jauh, Fraksi PPP-Demokrat mengingatkan pemerintah daerah agar memiliki komitmen lebih tinggi dalam mengalokasikan anggaran publik untuk sektor-sektor krusial seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan daya beli masyarakat, serta akses pendidikan dan layanan kesehatan yang inklusif.

"Melalui perubahan APBD ini, kami mendorong agar perhatian terhadap pembangunan sarana prasarana pendidikan di wilayah tertinggal lebih ditingkatkan. SKPD pun harus menyusun program yang benar-benar berdampak dan selaras dengan RPJMD, bukan sekadar menjalankan rutinitas anggaran," paparnya.

Fraksi juga menilai ketergantungan fiskal Pemerintah Kabupaten Kuningan terhadap dana transfer dari pusat dan provinsi masih sangat tinggi, sementara potensi PAD baik dari sektor pajak maupun retribusi daerah sudah mendekati titik stagnasi.

Baca Juga

Realisasi Belanja Daerah Medio 2025 Masih Rendah, Baru 32 Persen

"Ini menjadi tantangan serius yang harus dijawab dengan formulasi cerdas dan inovatif, agar daerah tidak terus bergantung pada dana transfer,”pungkasnya.***

Editor : Andri Yanto