RPJMD, PKS: Pendidikan dan Kesehatan Harus Jadi Prioritas Substansial, Bukan Sekadar Statistik

KUNINGAN,iNEWS.ID– Fraksi PKS DPRD Kabupaten Kuningan, Jabar, memberikan sorotan tajam terhadap substansi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kuningan 2025-2030, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan.

Dalam pandangan Fraksi PKS, dua sektor ini merupakan pelayanan dasar yang mestinya tidak hanya dilihat dari capaian angka statistik, tetapi juga dari kualitas pelayanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Baca Juga

Pemda Diminta Alokasikan Anggaran Budidaya Sapi Pasundan di APBD Perubahan

Juru Bicara Fraksi PKS, Jajang Jana, menyampaikan bahwa masih terdapat ketimpangan akses dan kualitas pendidikan di berbagai wilayah Kuningan. Hal ini tercermin dari angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang baru mencapai 7,9 tahun, sementara target RPJMD ditetapkan 12 tahun.

"Masalah pendidikan kita tidak berhenti pada akses fisik ke sekolah. Yang lebih krusial adalah mutu pendidikan, ketersediaan guru, fasilitas belajar yang layak, dan rendahnya budaya literasi. Ini harus dijawab dengan strategi nyata,”ujar Jajang dalam rapat paripurna, Jumat (4/7).

Fraksi PKS mempertanyakan kesiapan pemerintah daerah dalam hal rekrutmen dan distribusi guru berkualitas, terutama di daerah terpencil yang masih mengalami ketimpangan rasio guru dan murid. Selain itu, mereka menyoroti banyaknya infrastruktur sekolah yang rusak atau tidak layak pakai—bahkan disebut mencapai hampir 80% dari total yang ada.

Baca Juga

2 BUMD Minim Kontribusi PAD, DPRD Usulkan soal Merger

"Dengan kondisi infrastruktur dan SDM pendidikan yang seperti ini, bagaimana mungkin kita bisa mendorong angka RLS menjadi 12 tahun? Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah,”lanjutnya.

Dalam hal literasi, Fraksi PKS juga menyoroti perlunya langkah konkret untuk meningkatkan kemampuan membaca dan numerasi, khususnya di jenjang pendidikan dasar. Mereka berharap pendidikan tidak hanya berorientasi pada capaian kuantitatif, tetapi juga menyentuh aspek kualitas proses belajar-mengajar serta keberpihakan terhadap siswa dari keluarga kurang mampu.

Fraksi PKS juga mendorong agar pendidikan karakter, nilai-nilai keagamaan, dan kecakapan hidup dijadikan bagian penting dari kurikulum lokal.

Baca Juga

BK DPRD Kuningan Terima Dua Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Anggota Dewan

"Pendidikan harus membentuk manusia yang utuh, cerdas, berakhlak, mandiri, dan peduli terhadap lingkungannya. Bukan sekadar mengejar angka statistik,”tegasnya.

Tak hanya pendidikan, sektor kesehatan juga mendapat kritik keras dari Fraksi PKS. Berdasarkan aspirasi masyarakat yang diterima, pelayanan kesehatan di RSUD, Puskesmas, dan fasilitas pemerintah lainnya dinilai masih belum manusiawi.

"Aduan tentang antrean panjang, layanan yang lambat, kurangnya tenaga medis, hingga fasilitas yang rusak, masih terlalu sering kami dengar. Bahkan, empati dari petugas pun seringkali minim,”tuturnya.

Baca Juga

TPSA Ciniru Disorot, Dorong Pembangunan TPST dan Penambahan Armada Pengangkut Sampah

Fraksi PKS menanyakan langkah konkret pemerintah daerah dalam meningkatkan standar pelayanan rumah sakit dan Puskesmas, termasuk dalam hal penambahan SDM, alat kesehatan, hingga sistem manajemen layanan. Mereka juga menekankan pentingnya pelatihan komunikasi empatik bagi tenaga medis, yang selama ini kerap diabaikan.

"Tenaga kesehatan juga perlu pembekalan etika pelayanan dan empati, agar masyarakat merasa dilayani secara manusiawi, bukan sekadar diberi obat,”tambahnya.

Selain layanan kuratif, PKS juga menyoroti minimnya pendekatan promotif dan preventif dalam sistem kesehatan daerah. Ini penting dalam upaya menurunkan angka stunting dan menanggulangi penyakit tidak menular yang terus meningkat.

Baca Juga

DPRD Minta Pemda Segera Susun Ulang RTRW, Perda Lama Sudah Tak Relevan

Lebih lanjut, Fraksi PKS mengingatkan agar alokasi anggaran kesehatan lebih diarahkan pada peningkatan kualitas layanan dasar dan sistem rujukan, bukan hanya pembangunan fisik fasilitas yang belum tentu dimanfaatkan optimal.

"Kesehatan dan pendidikan adalah hak dasar warga negara. Pemerintah daerah wajib memenuhinya secara adil dan merata, tanpa pandang latar belakang atau lokasi tempat tinggal,”pungkasnya.***

Editor : Andri Yanto