Bupati Kuningan Angkat Bicara soal Opini WDP dari BPK RI

KUNINGAN,iNEWS.ID–Bupati Kuningan, Dr H Dian Rachmat Yanuar, akhirnya angkat bicara menanggapi turunnya opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kuningan tahun anggaran 2024, dari Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Dalam keterangannya kepada wartawan, Bupati Dian menyatakan bahwa pihaknya menyikapi temuan BPK tersebut secara terbuka dan menjadikannya sebagai bahan introspeksi untuk segera melakukan pembenahan.

Baca Juga

Melihat Kemeriahan Pelestarian Budaya Lewat Helaran Heman Ka Budak di CFD Kuningan

"WDP ini saya jadikan sebagai titik awal evaluasi. Saya tidak alergi terhadap kritik. Bahkan saya sedang menyusun langkah-langkah strategis untuk memperbaiki kinerja SKPD,” ujar Bupati Dian dengan tegas, Selasa (10/6).

Ia mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya telah menggelar konsolidasi internal guna memetakan potensi permasalahan yang tertuang dalam laporan BPK. Salah satu upaya konkret yang sudah dilakukan yakni mengumpulkan seluruh Surat Perintah Bayar (SPB) sebagai bagian dari proses penelusuran data keuangan.

"Saya sudah kumpulkan seluruh SPB dan sedang kita telusuri. Langkah konkret juga sudah dimulai, salah satunya dengan rencana evaluasi kinerja SKPD setiap semester,” katanya.

Baca Juga

Isu Mutasi Pejabat Mencuat, Bupati Tegaskan Tak Ada Dendam Politik

Lebih lanjut, Bupati Dian menegaskan bahwa pencapaian positif di awal masa jabatannya menjadi modal kuat untuk melanjutkan perbaikan. Salah satunya, kata dia, ialah keberhasilan pembangunan jalan kabupaten yang melampaui target.

"Dari target 100 kilometer, yang terealisasi ternyata mencapai 136 kilometer. Ini menunjukkan bahwa kami bekerja, dan kami ingin terus memperbaiki,”ujarnya.

Meski demikian, ia tidak menampik masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, termasuk memperbaiki ratusan ruas jalan lain di berbagai wilayah Kabupaten Kuningan.

Baca Juga

100 Hari Kerja Dikritik, Ketua DPRD: Jangan Kesampingkan Arah Kebijakan APBD

"Yang kita kerjakan baru 5% dari masa jabatan. Masih ada 95% pekerjaan ke depan. Saya mohon doa dan kerja sama dari semua pihak, termasuk DPRD,”tuturnya.

Saat ditanya soal kabar adanya tiga SKPD yang diduga menjadi penyebab utama turunnya opini BPK, Bupati Dian tidak menampik adanya temuan. Namun menegaskan bahwa evaluasi menyeluruh sedang dilakukan kepada seluruh instansi, bukan hanya tiga SKPD saja.

"Ya, saya sudah memberikan langkah-langkah. Tidak hanya 3 SKPD saja yang jadi temuan BPK, tapi semua ya. Dewan juga ada. Semua dinas ada. Tapi itu hal yang wajar. Selama bisa ditindaklanjuti, kenapa tidak?" ucap mantan Sekda Kuningan itu.

Baca Juga

Pemda Ungkap Capaian dan Tantangan 100 Hari Kerja Bupati, Termasuk soal Gagal Bayar

Ia menegaskan komitmennya, untuk bertanggung jawab penuh atas opini BPK RI tersebut dan memastikan bahwa tindak lanjut atas temuan-temuan itu akan berjalan sesuai mekanisme.

"WDP ini kan penilaian kinerja tahun kemarin, tapi saya tanggung jawab. Saya akan ambil alih dan sudah memanggil para kepala SKPD untuk menindaklanjuti catatan-catatan dari BPK. Mohon doa dan dukungan dari masyarakat,” pungkasnya.***

Editor : Andri Yanto