Timwas DPR Soroti Kekurangan Tempat Tidur Jemaah Haji di Mina, Kartu Nusuk Juga Dikeluhkan

KUNINGAN,iNEWS.ID - Tim Pengawas Haji (Timwas) DPR RI turun langsung ke lapangan untuk memantau kondisi pelayanan jemaah haji Indonesia di Makkah. Dalam kunjungan itu, sejumlah persoalan mencuat, mulai dari kekurangan tempat tidur di Mina hingga keterlambatan distribusi kartu Nusuk, dokumen penting untuk pelaksanaan ibadah haji.

Salah satu anggota Timwas, Rokhmat Ardiyan, yang juga anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, melakukan inspeksi ke sektor tujuh dan delapan, wilayah pemondokan yang menampung jemaah asal Kuningan, Ciamis, dan Cirebon.

Baca Juga

Dorong Pertanian Modern, Pemkab Kuningan Salurkan 63 Unit Alsintan ke Kelompok Tani

Dalam dialog langsung dengan jemaah, Rokhmat mendengar keluhan tentang keterbatasan fasilitas menjelang puncak haji. Salah satunya disampaikan oleh Aang Asyari, perwakilan jemaah asal Kuningan, yang mengungkapkan masih ada kekurangan sekitar 60 tempat tidur di tenda Mina.

"Kami sudah sampaikan ke pihak syarikah (penyedia layanan), tapi tanggapan mereka minim. Akhirnya kami beri pengertian ke jemaah: yang penting bisa masuk tenda, meskipun hanya duduk dan tidak bisa tidur berbaring,”ujar Aang.

Menanggapi hal itu, Rokhmat Ardiyan menegaskan bahwa Timwas DPR telah meminta Kementerian Agama (Kemenag) RI untuk mengambil langkah tegas terhadap pihak syarikah.

Baca Juga

Anggota DPR Bareng BTNGC Kuningan Tinjau Titik Longsor di Kawasan Ciremai

"Kami mendesak Kemenag agar benar-benar memastikan kesiapan fasilitas di Mina dan Arafah. Apalagi Bapak Presiden memberi perhatian penuh terhadap kualitas pelayanan haji,”tegas Rokhmat saat kunjungan pada Selasa (4/6).

Tak hanya persoalan akomodasi, keluhan juga muncul dari jemaah asal Ciamis yang belum menerima kartu Nusuk, dokumen penting untuk akses ke Masjidil Haram, Arafah, Muzdalifah, dan Mina.

Meskipun versi digital tersedia, banyak jemaah mengaku belum tenang karena belum mengantongi fisik kartu tersebut.

Baca Juga

HRA Reses di Pangandaran, Dorong Potensi UMKM dan Desa Wisata Dongkrak PAD

"Ibadah kami jadi waswas. Sampai sekarang kartu Nusuk belum kami terima, padahal besok sudah harus berangkat ke Arafah,”keluh Dede Jajat, jemaah asal Ciamis.

Keluhan lain datang dari sisi konsumsi. Meski distribusi makanan terbilang tepat waktu, namun beberapa jemaah menganggap rasa makanan katering kurang cocok dengan lidah mereka.

Rokhmat menegaskan bahwa Timwas telah menekan pemerintah untuk segera menuntaskan distribusi kartu Nusuk. Ia bahkan menyebut sudah menyampaikan langsung hal itu dalam rapat bersama Menteri Agama, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU), serta para direktur terkait.

Baca Juga

HRA Temui Konstituen di Kuningan, Paparkan Program Makan Bergizi Gratis

"Saya kemarin cukup keras dalam rapat. Kami sepakat kartu Nusuk harus diterima jemaah paling lambat malam ini, pukul 12 waktu Arab Saudi,”tegasnya.

Berdasarkan data resmi Kemenag, masih ada sekitar 0,7 persen atau setara 1.000 jemaah Indonesia yang belum menerima kartu tersebut. Kemenag pun telah meminta syarikah untuk segera menyelesaikan pencetakannya sebelum jemaah bergerak ke Arafah.

Langkah monitoring ini merupakan bagian dari komitmen Timwas DPR dalam mengawal kelancaran pelaksanaan ibadah haji. Rokhmat menyebut kehadirannya di lapangan sebagai bentuk tanggung jawab moral kepada rakyat.

Baca Juga

Legislator HRA Siap Sinergi Bareng Pemda Kuningan Bangun Daerah

"Saya hadir di sini untuk mendengar langsung dan memastikan suara jemaah tersampaikan. Apalagi ini adalah masa-masa krusial menjelang puncak haji,”ujarnya.

Dengan semakin dekatnya pelaksanaan wukuf di Arafah, berbagai persoalan teknis seperti akomodasi, logistik, dan kelengkapan dokumen menjadi sorotan utama dalam pengawasan Timwas DPR.***

Editor : Andri Yanto