Pengamat Soroti Mutasi Jabatan di Kuningan, Bukan Ajang Balas Jasa Politik

KUNINGAN,iNEWS.ID–Pemerintah daerah mulai menggelar uji kompetensi terhadap para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemda Kuningan, Jumat (25/04). Kegiatan ujikom ini direncanakan berlangsung selama selama dua hari kedepan.

Hal tersebut memunculkan spekulasi kuat bahwa rotasi, mutasi, dan promosi jabatan di bawah kepemimpinan Bupati Dian Rachmat Yanuar dan Wabup Tuti Andriani sudah di depan mata.

Baca Juga

Kepemimpinan Dwi Basyuni Berakhir Agustus, Sukses Hantarkan Bupati Terpilih

Menurut pengamat kebijakan publik, Sujarwo, kegiatan ini merupakan isyarat awal bahwa pasangan Dian-Tuti mulai menyusun kembali barisan birokrasi sesuai dengan preferensi dan arah kebijakan mereka. Namun, ia mengingatkan agar proses tersebut tidak hanya menjadi formalitas semata.

"Uji kompetensi bisa saja menjadi alat untuk pemetaan aparatur yang ideal. Tapi publik harus kritis, jangan sampai prinsip 'the right man on the right place' hanya menjadi jargon untuk membungkus keputusan politis," ujar Sujarwo.

Ia menilai, meskipun uji kompetensi digelar dengan melibatkan tim penguji dari luar daerah, transparansi dalam proses seleksi dan objektivitas penilaian tetap harus diawasi secara ketat.

"Di tengah euforia pasca pilkada, publik tidak boleh lengah. Apalagi posisi Bupati dan Wakil Bupati saat ini adalah hasil proses politik. Sangat riskan bila mutasi dan rotasi hanya menjadi ajang balas jasa politik atau ajang konsolidasi kekuasaan birokratik," kritiknya.

Menurutnya, penempatan pejabat bukan hanya soal kecocokan dengan pimpinan, tetapi juga menyangkut rekam jejak, kapasitas, dan integritas. Jika aspek-aspek ini diabaikan, maka potensi lahirnya pemerintahan yang lemah dan birokrasi yang stagnan sangat besar.

"Jika orientasi utamanya bukan pada perbaikan kinerja dan pelayanan publik, maka mutasi ini hanya akan menciptakan kegaduhan baru dalam tubuh birokrasi," tegasnya.

Baca Juga

PKS Ajak Bupati Catatkan Sejarah Emas dari Kuningan untuk Indonesia

Ia pun menantang pasangan Dian-Tuti untuk membuktikan komitmen mereka terhadap reformasi birokrasi, dengan mempublikasikan hasil uji kompetensi secara terbuka dan memastikan bahwa semua proses dilakukan secara meritokratis, bukan transaksional.

"Kalau memang ingin membawa perubahan, jangan takut bersikap tegas terhadap aparatur yang tidak profesional, meski mereka punya kedekatan politik atau emosional," tandasnya.***

Editor : Andri Yanto