Ketua DPRD Kuningan Sepakat Tolak Penundaan Pengangkatan PPPK

KUNINGAN,iNEWS.ID–Ketua DPRD Kuningan, Nuzul Rachdy dengan tegas menyatakan penolakan terhadap kebijakan penundaan pengangkatan PPPK yang telah lolos seleksi.

Pernyataan ini disampaikan, saat aksi ratusan Tenaga Honorer Kategori 2 yang lolos seleksi PPPK di Gedung DPRD Kuningan, Jabar.

Baca Juga

Ratusan Honorer Geruduk DPRD Kuningan, Protes Penundaan Pelantikan PPPK

Nuzul menegaskan, bahwa dirinya merasakan langsung kegelisahan dan kekecewaan para tenaga honorer, setelah berjuang bertahun-tahun untuk mendapatkan kepastian status kepegawaian mereka.

"Tentu banyak dari mereka telah mengabdi selama belasan hingga puluhan tahun dengan gaji yang minim. Namun tetap bertahan demi pengabdian kepada masyarakat dan pemerintahan," katanya, Jumat (14/3).

Oleh sebab itu, Ia merasa tahu betul bagaimana perjuangan para tenaga honorer di Kuningan.

"Seleksi PPPK ini bukan sekadar formalitas, bukan hanya bangun tidur, cuci muka, lalu daftar. Ini adalah hasil dari pengabdian bertahun-tahun, ada yang 5 tahun, 10 tahun, bahkan lebih dari 20 tahun. Dan ketika ada angin segar dengan lolosnya seleksi PPPK, tiba-tiba harapan itu dihantam badai dengan kebijakan penundaan dari KemenPAN-RB," tegasnya.

Menurutnya, keputusan penundaan ini tidak hanya berdampak pada para tenaga honorer, tetapi juga pada kondisi sosial dan ekonomi mereka serta keluarganya. Ia menyoroti bagaimana tenaga honorer harus berjuang memenuhi berbagai persyaratan seleksi, termasuk mengurus SKCK dan membayar tunggakan BPJS yang jumlahnya tidak sedikit. Banyak di antara mereka yang bahkan terpaksa berutang demi memenuhi kebutuhan administrasi seleksi.

"Bayangkan, di Kuningan saja ada 519 orang yang terdampak. Secara nasional, jumlahnya mencapai ratusan ribu. Ini bukan hanya soal pekerjaan, tapi soal harapan dan keadilan bagi mereka yang telah berkorban begitu lama," lanjutnya.

Oleh karena itu, Nuzul Rachdy berjanji akan memperjuangkan aspirasi para tenaga honorer dengan segala cara yang memungkinkan. Ia menilai kebijakan penundaan ini sebagai bentuk ketidakadilan yang harus diperjuangkan bersama.

"Saya akan berdiri di barisan yang sama dengan teman-teman semua. Penundaan ini bukan hanya keputusan administratif, tapi menyangkut kehidupan banyak orang. Saya pastikan akan memperjuangkan hak-hak tenaga honorer hingga kebijakan ini dibatalkan," tutupnya.***

Editor : Andri Yanto