KUNINGAN,iNEWS.ID–Sebuah video pendek diduga pejabat publik di Kuningan berjoget sambil memegang uang saweran viral dan memantik reaksi publik. Salah satu yang angkat bicara adalah Anggi Alamsyah, seorang aktivis di Kabupaten Kuningan, Jabar.
Ia menyayangkan aksi tersebut, yang dianggap tidak mencerminkan kepekaan terhadap kondisi daerah.
"Sangat disayangkan ya perilaku itu, tidak etis dan tidak mencerminkan rasa prihatin. Baru minggu lalu kawan-kawan dari tenaga honorer berdemonstrasi meminta kepastian nasib mereka. Kuningan juga masih bergulat dengan persoalan gagal bayar, dan banyak pekerja yang gajinya bahkan belum mencapai UMK Kuningan,” ujar Anggi dengan nada kritis, Selasa (22/1).
Menurut Anggi, aksi joget dengan uang saweran itu semakin mencederai kepercayaan masyarakat, terlebih lokasinya berada di kediaman salah satu pejabat terpilih dan dihadiri oleh sejumlah pejabat lainnya. Ia mempertanyakan sensitivitas moral para pemimpin di tengah situasi yang memprihatinkan.
"Lokus kejadiannya di kediaman Bupati terpilih, dan dari video yang beredar terlihat ada banyak pejabat lain di sana. Entah acara apa itu, tapi ini cukup membuat miris. Terlepas uang itu berasal dari pribadi atau bukan, secara moral tetap tidak elok,”katanya.
Ia menilai, pejabat publik memiliki tanggung jawab besar untuk mencerminkan sikap negarawan, terutama karena masyarakat terus memantau tindak-tanduk mereka.
"Pejabat publik itu selalu jadi sorotan. Apakah pantas berjoget seperti itu di tengah kondisi masyarakat yang sedang kesulitan? Tentu tidak. Hal ini semakin menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah,”tegasnya.
Anggi juga menyoroti banyaknya pekerjaan rumah yang masih membelit Kabupaten Kuningan, mulai dari masalah gagal bayar, harga pupuk dan sembako yang terus naik, hingga isu stunting dan kemiskinan yang belum terselesaikan.
"Harusnya kejadian ini jadi bahan evaluasi bagi pejabat. Kuningan masih banyak PR besar, tapi yang terjadi justru tindakan-tindakan seperti ini. Kualitas kinerja harus ditingkatkan, bukan malah menambah jarak antara pemerintah dan masyarakat,”pungkasnya.***
Editor : Andri Yanto