Koordinator Divisi Bawaslu RI Tekankan Netralitas dalam Pemilu 2024 saat Kunjungi Majalengka

MAJALENGKA,iNewsKuningan.id - Totok Hariyono, Anggota Bawaslu RI selaku Koordinator Divisi Penanganan dan Pelanggaran Pemilu, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Majalengka, Jabar, pada Minggu (21/1). Kehadiran Totok disambut dengan hangat oleh Ketua Bawaslu Majalengka Dede Rosada serta Anggota Bawaslu dan Panwascam.

Setelah pertemuan, wartawan menanyakan mengenai netralitas penyelenggara Pemilu, termasuk Bawaslu, KPU, TNI, Polri, ASN, dan kepala desa.

Baca Juga

Meski Pemilu di Kuningan Tuntas, Ada Saksi Pilpres Tak Teken Berita Acara Penetapan Suara

Totok menegaskan, bahwa netralitas semua pihak tersebut, khususnya ASN, TNI-Polri, dan penyelenggara Pemilu, merupakan kewajiban untuk menjaga integritas Pemilu 2024. Pelanggaran terhadap netralitas akan dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"ASN, TNI, Polri, terancam sanksi apabila terbukti tidak netral dalam Pemilu 2024," ungkapnya.

Meski belum menerima laporan resmi mengenai ketidaknetralan, Totok mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengawasi netralitas pihak terkait. Ia menekankan pentingnya netralitas TNI, Polri, ASN, dan kepala desa demi suksesnya pesta demokrasi di Indonesia.

Baca Juga

Pendemo Tolak Pemilu Curang, Puluhan Massa Ontrog Bawaslu Kuningan

"Pemilu ini hajatnya bangsa Indonesia, mari kita awasi bersama netralitas penyelenggara, termasuk TNI, Polri, ASN, dan kepala desa," ujar Totok.

Dalam konteks sorlip Pemilu 2024, Totok menggarisbawahi bahwa surat suara yang rusak atau hilang harus segera diganti untuk memastikan jumlahnya sesuai dengan data pemilih di setiap wilayah.

"Penggantian surat suara dilakukan agar jumlahnya sesuai dengan data pemilih di setiap wilayah," jelas Totok.

Baca Juga

Bawaslu Hentikan 2 Kasus Money Politik di Kuningan, Sebut Unsur Tak Terpenuhi

Meski belum dapat memberikan rincian jumlah surat suara rusak, Totok menegaskan bahwa Bawaslu di seluruh kota dan kabupaten di Indonesia terus mengawasi tahapan sorlip yang dilakukan KPU di berbagai daerah. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan distribusi logistik Pemilu 2024 berjalan sesuai target, tepat waktu, dan akurat.

"Pengawasan mencakup pendistribusian logistik hingga ke tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk memastikan tidak ada kesalahan," terangnya.

Totok menyatakan keyakinannya bahwa sinergitas antara KPU dan Bawaslu dalam saling mengawasi akan menjaga kelancaran distribusi logistik, khususnya surat suara.

Baca Juga

Bawaslu Kuningan Banyak Temuan Salah Input Data Sirekap di Tingkat Kecamatan

"Insya Allah, akan berjalan dengan baik karena KPU dan Bawaslu bekerja bersama untuk saling mengawasi demi kebaikan sarana dan prasarana pemilu, terutama surat suara," pungkasnya.(*)

Editor : Andri Yanto